TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendesak otoritas Taliban di Afghanistan untuk menghentikan kebijakan dan praktik yang membatasi hak asasi manusia dan kebebasan perempuan.
Seperti dilansir Reuters Rabu 25 Mei 2022, dewan beranggotakan 15 negara itu menyetujui pernyataan yang dirancang Norwegia. "Keprihatinan mendalam mengenai semakin terkikisnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental perempuan dan anak perempuan di Afghanistan oleh Taliban."
Awal bulan ini, Taliban memerintahkan wanita untuk menutupi wajah mereka di depan umum, kembali ke kebijakan khas i aturan garis keras kelompok Islam itu di masa lalu. Mereka juga meminta stasiun televisi untuk memastikan bahwa presenter perempuan menutupi wajah mereka saat siaran.
"Anggota Dewan Keamanan meminta Taliban untuk segera membalikkan kebijakan dan praktik yang saat ini membatasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar perempuan dan anak perempuan Afghanistan," bunyi pernyataan Dewan Keamanan.
Di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya dari 1996 hingga 2001, perempuan harus menutupi tubuh, tidak bisa bekerja, dan anak perempuan dilarang sekolah. Namun setelah merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu, Taliban berjanji akan menghormati hak-hak perempuan.
Pada Maret, Taliban menarik kembali pengumuman mereka bahwa sekolah menengah akan dibuka untuk anak perempuan. Taliban menegaskan sekolah anak perempuan akan tetap tutup sampai ada rencana yang dibuat sesuai dengan hukum Islam.
Dewan Keamanan PBB pun mengulangi seruan mereka pada Taliban untuk mematuhi komitmen mereka untuk membuka kembali sekolah untuk semua siswa perempuan di Afghanistan tanpa penundaan lebih lanjut.
Baca juga: Dipaksa Taliban Tutupi Wajah, Presenter Wanita Afghanistan Bersumpah Melawan
SUMBER: REUTERS
