TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah hakim di Tunisia memutuskan memperpanjang aksi mogok kerja setelah Presiden Tunisia Kais Saied menolak membalikkan putusan yang memberhentikan beberapa hakim. Langkah memperpanjang aksi mogok kerja para hakim tersebut, disampaikan dalam pernyataan bersama Serikat Hakim Tunisia pada Sabtu, 11 Juni 2022.

Dengan perpanjangan aksi mogok ini, maka total aksi mogok para hakim di Tunisia memasuki pekan kedua. Aksi mogok kerja pertama dilakukan pada 4 Juni 2022.

Pada awal bulan lalu, Presiden Saied memberhentikan total 57 hakim dengan tuduhan mereka telah melakukan korupsi dan melindungi teroris. Serikat Hakim Tunisia mengatakan sebagian besar hakim-hakim yang kena pecat itu bermuatan politik.

Keputusan Presiden Saied tersebut, telah memancing gelombang kritik dari dalam negeri dan luar negeri. Sebanyak 10 kelompok HAM internasional menuding Saied telah memberi pukulan pada independensi peradilan Tunisia.

Langkah Saied memecat para hakim diambil tepat setelah ia menunjuk tiga dari tujuh anggota komisi pemilihan Otoritas Tinggi Independen untuk Pemilihan atau ISIE, termasuk presiden. Pada bulan Mei 2022, dia menunjuk mantan anggota ISIE Farouk Bouasker untuk menggantikan Nabil Baffoun, seorang kritikus perebutan kekuasaan Juli.

Rancangan konstitusi itu baru akan disampaikan kepada Saied pada 20 Juni. Presiden berjanji untuk mengadakan referendum pada 25 Juli untuk memilih konstitusi baru itu.

Sebelumnya pada 4 Juni 2022, puluhan pendukung oposisi turun ke jalan-jalan di Ibu Kota Tunis. Mereka memprotes dimulainya pembicaraan mengenai konstitusi baru. Dugaan adanya kasak-kusuk legislatif di Tunis itu, dinilai sebagai langkah Presiden Saied untuk mencengkeram kekuasaan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Perjalanan Buah Pikir Ibnu Khaldun, Teori Ekonominya Jauh Sebelum Adam Smith

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.