TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memenangkan mosi tidak percaya yang digulirkan oleh anggota parlemen internal Partai Konservatif pada Senin, 6 Mei 2022. Johnson lolos, dengan margin yang relatif tidak terlalu tinggi.

Ketua komite partai yang mengawasi pemungutan suara, Graham Brady, mengatakan, pada penghitungan Senin, Johnson memenangkan suara 211 banding 148. Johnson meraup 59 persen dari total suara terdaftar.

Usai kemenangannya itu, Johnson mengatakan, Inggris harus melangkah ke depan. "Saya pikir ini adalah hasil yang meyakinkan, hasil yang menentukan, dan sebagai pemerintah, kita dapat bergerak dan fokus pada hal-hal yang menurut saya benar-benar penting bagi rakyat," katanya kepada wartawan, dikutip Reuters, Selasa, 7 Juni 2022.

Johnson mengatakan, pemerintahannya akan fokus memperbaiki taraf biaya hidup dan kondisi pasca-pandemi. Dia juga menggarisbawahi keamanan warganya.

"Ini memberi kita kesempatan untuk terus bersatu, naik level, dan memperkuat ekonomi kita," katanya.

Sejak terpilih sebagai perdana menteri pada 2019, kepemimpinannya Johnson menghadapi berbagai tantangan.

Mulai dari adanya sejumlah sosok kontroversial di elite kekuasaan, ancaman potensi pelanggaran hukum internasional, kebijakan yang dianggap tidak menentu, respons penanganan pandemi yang dinilai lamban, sampai skandal 'partygate' yang menjadi sorotan publik Inggris.

Ini menjadi alasan anggota parlemen dari Partai Konservatif menyampaikan mosi tidak percaya.

Dukungan dari internal Partai Konservatif sendiri diyakini tidak akan sekuat saat pertama dia naik ke tampuk kekuasaan. Anggota parlemen yang setia mendukung Johnson, dalam mosi tidak percaya mengatakan, bahwa dia sekarang harus berubah kembali ke cita-cita tradisional Partai Konservatif yang memerintah, memimpin dengan memupuk persatuan.

Ketua kelompok Akar Rumput Konservatif yang mendukung Johnson pada 2019, Ed Costelloe, mengatakan dia telah melakukan banyak hal dengan benar. Akan tetapi dia merasa dijatuhkan oleh skandal 'partygate' karena pelanggarannya terhadap aturan penguncian Covid-19.

Pendahulu Boris Johnson, Theresa May, juga pernah menghadapi mosi tidak percaya pada Desember 2018. Saat itu, dia mengantongi 63 persen suara, namun digulingkan tujuh bulan kemudian.

Baca juga: Boris Johnson Siap Tanggung Jawab, tapi Tak Mau Mundur dari Perdana Menteri

SUMBER: REUTERS