Desak Pelarangan Senapan Serbu, Biden: Berapa Banyak Lagi Pembantaian karena Ini

Reporter

Tempo.co

Jumat, 3 Juni 2022 09:45 WIB

Presiden AS Joe Biden memeluk Mandy Gutierrez, Kepala Sekolah di Robb Elementary School, tempat seorang pria bersenjata membunuh 19 anak dan dua guru dalam penembakan paling mematikan di sekolah AS dalam hampir satu dekade, saat ibu negara Jill Biden berdiri di sampingnya, di Uvalde, Texas, AS. 29 Mei 2022. REUTERS/Jonathan Ernst

TEMPO.CO, Jakarta -Dalam pidato emosional yang disiarkan langsung di televisi nasional, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat 3 Juni 2022 mendesak parlemen untuk mengesahkan undang-undang mengekang kekerasan senjata di negara itu.

Desakan ini disampaikan sepekan setelah 19 anak dan dua guru ditembak mati oleh seorang pria bersenjata di sekolah mereka.

Seperti dilansir Al Jazeera, Biden mengusulkan sejumlah undang-undang, termasuk larangan senjata serbu. Larangan ini berakhir di bawah pemerintahan Partai Republik pada 2004.

Usulan lainnya termasuk batasan magasin berkapasitas tinggi, undang-undang penyimpanan senjata api yang aman, undang-undang “bendera merah”, pemeriksaan latar belakang universal dan penghapusan undang-undang perlindungan bagi produsen senjata.

"Demi Tuhan, berapa banyak lagi pembantaian yang harus terjadi," kata Biden dalam pidato dari Gedung Putih. “Demi anak-anak yang tewas. Demi anak-anak yang bisa kita selamatkan. Sudah waktunya untuk bertindak."

Advertising
Advertising

Data lembaga nirlaba Arsip Kekerasan Senjata mengungkap, lebih dari 18.000 orang di AS tewas akibat kekerasan senjata sepanjang 2022, termasuk pembunuhan dan bunuh diri. Beberapa negara maju sudah melarang penggunaan senapan serbu oleh warga sipil seperti Kanada, Australia, dan Inggris.

Permintaan Biden terhadap Republikan di Senat bukan yang pertama kali disampaikan seorang presiden AS. Namun, permintaan sebelumnya selalu digagalkan Partai Republik.

Usulan lain yang ditolak Kongres adalah batas usia seseorang boleh membeli senjata serta mencabut kewajiban yang melindungi produsen dari tuntutan hukum.

Warga AS dari kelompok penentang senjata mendesak Biden untuk mengambil langkah-langkah lebih tegas guna mengekang kasus kekerasan bersenjata, seperti mengeluarkan perintah eksekutif atau semacam instruksi presiden.

Namun, Gedung Putih memandang kuncinya justru di Kongres. Pemerintahan Biden berharap Kongres mengesahkan UU yang punya dampak lebih tahan lama daripada sekadar instruksi presiden. Komite di DPR AS Kamis kemarin membahas RUU yang bertujuan memperkuat undang-undang senjata, meski peluangnya untuk lolos di Senat kecil.

Baca juga: Penembakan di Texas, Joe Biden Singgung Undang-undang Senjata

SUMBER: AL JAZEERA | REUTERS

Berita terkait

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

9 jam lalu

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

Mahasiswa Irlandia mendirikan perkemahan di Trinity College Dublin untuk memprotes serangan Israel di Gaza.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

11 jam lalu

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 4 Mei 2024 diawali penolakan India soal tudingan xenofobia oleh Presiden AS Joe Biden

Baca Selengkapnya

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

21 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

22 jam lalu

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

Israel belum menyampaikan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ihwal "rencana komprehensif" untuk melakukan invasi terhadap Rafah.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

1 hari lalu

Kronologi Pemberangusan Demo Mahasiswa Amerika Pro-Palestina

Kepolisian Los Angeles mengkonfirmasi bahwa lebih dari 200 orang ditangkap di LA dalam gejolak demo mahasiswa bela Palestina. Bagaimana kronologinya?

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

1 hari lalu

Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

Israel berencana mengusir warga Palestina keluar dari Kota Rafah di selatan Gaza ke sebidang tanah kecil di sepanjang pantai Gaza

Baca Selengkapnya

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

1 hari lalu

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya

Baca Selengkapnya

Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

1 hari lalu

Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC

Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan pihaknya "mengutuk segala ancaman dan tindakan intimidasi" terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

Baca Selengkapnya