TEMPO.CO, Jakarta - Lithuania, Slovakia, Latvia dan Estonia akan mengusulkan penyitaan aset Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa untuk mendanai pembangunan kembali Ukraina yang hancur akibat invasi Rusia.

Usulan itu dibuat dalam surat bersama, yang akan diajukan ke Uni Eropa pada Selasa, 24 Mei 2022.

Sebelumnya, Ukraina memperkirakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun kembali negara dari kehancuran yang ditimbulkan oleh Rusia sekitar $600 miliar atau sekitar Rp 8.775 triliun. Tetapi dengan perang yang masih berlangsung, jumlahnya kemungkinan akan meningkat tajam, kata surat itu.

"Sebagian besar biaya untuk membangun kembali Ukraina, termasuk kompensasi bagi korban agresi militer Rusia, harus ditanggung oleh Rusia," kata surat itu, yang akan disampaikan kepada menteri keuangan Uni Eropa pada hari Selasa.

Menurut Reuters, surat itu juga menyerukan agar blok 27 negara tersebut mulai mempersiapkan sanksi baru terhadap Moskow.

“Pada akhirnya, jika Rusia tidak menghentikan agresi militer terhadap Ukraina, seharusnya tidak ada hubungan ekonomi yang tersisa antara UE dan Rusia sama sekali – memastikan bahwa tidak ada sumber daya keuangan, produk, atau layanan kita yang berkontribusi pada mesin perang Rusia,” katanya.

Keempat negara mencatat bahwa UE dan negara-negara yang berpikiran sama telah membekukan aset milik individu dan entitas Rusia, serta sekitar $300 miliar cadangan bank sentral.

“Kita sekarang harus mengidentifikasi cara hukum untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya ini sebagai sumber pendanaan – baik sebagai biaya upaya berkelanjutan Ukraina untuk menahan agresi Rusia, dan untuk rekonstruksi negara pasca perang,” kata mereka.

"Penyitaan aset negara, seperti cadangan bank sentral atau perusahaan milik negara, memiliki hubungan dan efek langsung dalam hal ini."

Uni Eropa sejauh ini telah membekukan aset senilai sekitar 30 miliar euro dari oligarki dan entitas Rusia dan Belarusia.

Komisi Eropa mengatakan Rabu lalu bahwa pihaknya dapat memeriksa apakah mungkin untuk menyita aset Rusia yang dibekukan untuk membiayai Ukraina di bawah undang-undang nasional dan UE tetapi tidak menyebutkan cadangan bank sentral.

"Pembekuan aset berbeda dengan penyitaan," kata juru bicara Komisi Eropa Christian Wigand. "Di sebagian besar negara anggota, ini tidak mungkin dan hukuman pidana diperlukan untuk menyita aset. Juga, secara hukum, entitas swasta dan aset bank sentral tidak sama," katanya.

Dia mengatakan Komisi akan menyampaikan akhir pekan ini proposal untuk menjadikan pelanggaran tindakan pembatasan sebagai kejahatan di UE, serta proposal untuk merevisi dan memperkuat aturan UE saat ini tentang penyitaan dan untuk memperkuat pemulihan aset dan sistem penyitaan.

"Dalam kasus di mana cara hukum untuk menyita aset tidak akan diidentifikasi, itu harus digunakan sebagai pengungkit dan dilepaskan hanya setelah Rusia memberikan kompensasi kepada Ukraina untuk semua kerusakan yang terjadi," kata keempat negara tersebut.

Reuters