TEMPO Interaktif, Yerusalem: Sistem pemilihan umum Israel mencerminkan berbagai arus politik dalam masyarakat, tetapi juga telah berulang kali berada di balik kegagalan pemerintah Israel untuk membentuk koalisi yang stabil.

Sistem perwakilan proporsional negara itu berarti bahwa setiap partai dapat memasuki parlemen, atau Knesset, beranggotakan 120 orang, jika melewati ambang batas dua persen dari suara rakyat.

Jumlah kursi yang diperoleh partai adalah proporsional terhadap jumlah suara yang diterima.

Dalam pemilihan dari Selasa mendatang, yang merupakan pemilihan ke-18 sejak negara Yahudi itu terbentuk pada 1948, lebih dari lima juta warga akan diizinkan untuk memilih di 9.263 tempat pemilihan di seluruh negeri itu.

33 partai akan berjuang untuk kursi di Knesset mendatang, yang mencerminkan peta politik pemilih negara itu. Berbagai jajak pendapat memperkirakan hanya sekitar setengah dari mereka yang akan masuk ke parlemen.

Setelah hasil resmi, Presiden Shimon Peres memiliki tujuh hari untuk membentuk pemerintahan berikutnya kepada pemimpin partai yang mengatakan dia siap untuk melakukannya.

Pemimpin partai kemudian memiliki 28 hari untuk membentuk sebuah koalisi. Jika perlu Peres dapat memperpanjang tenggat waktu 14 hari lagi.

Jika koalisi gagal muncul, dia dapat menetapkan pemimpin partai lainnya dengan tugas itu dan orang ini akan memiliki 28 hari untuk membentuk sebuah pemerintah.

Jika tawaran ini gagal, Peres kemudian dapat memberikan tugas kepada pihak ketiga, tetapi jika orang ini tidak berhasil dalam waktu 14 hari, maka presiden akan menyelenggarakan pemilihan baru.

Siapa pun yang pertama membentuk koalisi dengan setidaknya 61 legislator umumnya menjadi pemimpin partai yang memenangkan pemilihan, walaupun ini tidak wajib.

Tidak ada satu partai di Israel yang pernah mampu meraih 61 kursi mayoritas yang memungkinkannya memimpin sendirian.

Dua kali, pada tahun 1996 dan 1999 - warga Israel memilih langsung perdana menteri. Pada 2001, pemilihan perdana menteri khusus diadakan setelah perdana menteri dari Partai Buruh Ehud Barak tidak dapat memenangkan dukungan Knesset.

Menciptakan koalisi dapat sangat memayahkan, karena partai pemimpin harus mengakomodasi tuntutan partai yang berbeda di kabinet baru, di mana masing-masing memiliki agenda.

Hal ini menjadi sumber utama ketidakstabilan di sebagian besar pemerintah Israel, di mana hanya enam dari 17 parlemen lalu yang dapat menyelesaikan mandat empat tahun mereka.

Selama 13 tahun, pemilihan telah dilakukan enam kali karena partai-partai menarik dukungannya dari pemerintah.

Keberhasilan politik tawar-menawar yang dimulai setelah hari pemilihan akan menentukan seberapa kuat dan sehatnya pemerintah Israel mendatang.

AFP | ERWIN Z