Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat acara penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 12 April 2022. Penyerahan zakat tersebut turut diikuti oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga negara, para kepala daerah, para direktur BUMN, hingga perwakilan perusahaan swasta. ANTARA FOTO/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden-Kris
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali, November 2022. Menurut Jokowi, perang yang berlangsung di Ukraina jadi salah satu alasan kuat presidensi G20 mempertimbangkan untuk menghadirkan Zelensky.
"G20 punya peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Kalau kita bicara ekonomi dunia, ada dua hal yang mempengaruhi ekonomi dunia saat ini, yang pertama pandemi Covid-19 dan kedua perang di Ukraina," kata Jokowi dalam keterangan pers yang dibagikan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 29 April 2022.
Dalam konteks inilah, saat pembicaraan per telepon dengan Zelensky pada Rabu, 27 April 2022, Jokowi memutuskan untuk mengundang Ukraina untuk hadir ke KTT G20 Bali.
Setelah berbincang dengan Zelensky, Jokowi juga berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis, 28 April 2022. Tentunya, salah satu topik yang dibahas kedua pemimpin itu adalah forum G20.
Menurut Jokowi, Putin berterima kasih telah diundang ke forum dan Indonesia menegaskan sikapnya ingin mempersatukan G20. "Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia," katanya.
Perang di Ukraina memang berpengaruh pada dinamika forum internasional G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau kompak tak mau satu meja dengan Putin di forum G20 nanti.
Usai KTT Luar Biasa NATO pada akhir Maret lalu, Joe Biden meminta Indonesia untuk tak mengundang Rusia ke puncak acara G20. Sebagai gantinya, politisi Partai Demokrat itu meminta presidensi untuk menghadirkan Ukraina.
