TEMPO Interaktif, Dresden:Pemimpin Jerman dan Prancis mengatakan rancangan resolusi AS yang meminta pasukan dan dana internasional bagi Irak akan gagal tanpa jaminan pengalihan tanggung jawab kepada Irak atau sebuah kontrol penuh bagi PBB. Pernyataan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder dan Presiden Prancis Jacques Chirac itu sebagai respon atas resolusi PBB yang diajukan AS Rabu (3/9). Resolusi itu meminta dukungan pasukan dan dana untuk program rekonstruksi Irak pasca perang namun AS menolak melepaskan kontrol politik dan militer atas Irak. "Rencana AS tidak memuat tujuan prioritas - pengalihan kekuasaan kepada pemerintahan Irak," ujar Chirac. Schroeder mengatakan rancangan resolusi tersebut telah menggiring pergerakan ke arah diplomasi. Namun ia menambahkan, " Saya setuju dengan presiden (Chirac) ketika ia mengatakan tidak cukup dinamis, tidak memadai." "Saat ini waktunya untuk menunggu, dan itu akan terjadi jika PBB dapat mengambil tanggung jawab proses politik," ujar Schroeder. Schroeder dan Chirac keduanya menentang perang di Irak dan keduanya tetap bersikukuh bahwa AS seharusnya menyerahkan kontrol politik di Irak. Keduanya mengatakan akan mengkoordinasikan posisi mereka terhadap rancanan resolusi AS dan berharap AS akan terbuka bagi suatu perubahan. Pernyataan keduanya merupakan suatu pukulan terhadap resolusi AS. Prancis merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang memberinya hak veto atas tindakan Dewan. "Kami tentu saja siap untuk mempelajari resolusi itu dengan sikap positif," ujar Chirac. "Namun kita jauh dari tujuan prioritas, yaitu penyerahan tanggung jawab politik kepada pemerintahan Irak sesegera mungkin." Rancangan resolusi tersebut akan mengubah pasukan militer yang dipimpin AS menjadi pasukan multinasional di bawah PBB. Resolusi juga meminta Dewan Pemerintahan Irak untuk bekerja sama dengan PBB dan pejaba AS di Bagdag untuk menghasilkan jadwal dan program rancangan sebuah konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. AP/Erwin Z - Tempo News Room