TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Utara Kim Jong Un memimpin langsung uji coba Hwasong-17, rudal balistik antarbenua atau ICBM yang disebut-sebut ditujukan untuk bisa menjangkau Amerika Serikat, Kamis, 24 Maret 2022.

Menurut media pemerintah Korea Utara, KCNA, rudal itu terbang sejauh 1.090 km hingga ketinggian maksimum 6.248.5 km dan tepat mengenai sasaran di laut sebelah barat Jepang.

Kim mengatakan Korea Utara sedang mempersiapkan konfrontasi panjang dengan imperialisme AS dan kekuatan strategisnya siap untuk memeriksa dan menahan setiap upaya militer oleh Amerika Serikat, kata media Korea Utara.

Data penerbangan dari militer Korea Selatan dan Jepang menunjukkan rudal itu terbang lebih tinggi dan untuk waktu lebih lama daripada tes Korea Utara sebelumnya .

Itu adalah peluncuran rudal terbesar negara bersenjata nuklir pertama sejak 2017, dan merupakan langkah besar dalam pengembangan senjata Pyongyang yang mungkin dapat mengirimkan hulu ledak nuklir di mana saja di Amerika Serikat.

Kembalinya Korea Utara ke uji senjata utama menjadi PR baru Presiden AS Joe Biden, yang saat ini sibuk menanggapi invasi Rusia ke Ukraina, dan menghadirkan tantangan bagi pemerintahan konservatif Korea Selatan yang akan datang.

Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, bertemu di KTT Kelompok Tujuh di Brussel untuk menunjukkan persatuan melawan Kremlin, mengutuk peluncuran Korea Utara, menekankan perlunya diplomasi dan setuju untuk bekerja sama meminta pertanggungjawaban Pyongyang. kata seorang pejabat Gedung Putih.

"Peluncuran ini merupakan pelanggaran berani terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan secara tidak perlu meningkatkan ketegangan dan berisiko mengganggu stabilitas situasi keamanan di kawasan itu," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki.

Korea Utara telah menunda uji coba ICBM dan nuklirnya sejak 2017, tetapi mempertahankan senjata yang diperlukan untuk pertahanan diri. Di tengah upaya denuklirisasi yang terhenti, Pyongyang menyebut tawaran AS tidak tulus karena tetap mempertahankan "kebijakan bermusuhan" seperti sanksi dan latihan militer.

Uji coba rudal Korea Utara adalah pengingat bahwa Kim Jong Un tidak bisa diabaikan bahkan ketika perhatian dunia dicengkeram oleh krisis Ukraina.

Rudal balistik antarbenua Hwasong-17 yang mampu menghantam daratan AS yang terungkap pada parade militer menandai peringatan 75 tahun berdirinya Partai Buruh Korea. (Tangkapan layar dari Rodong Sinmun/Yonhap News)

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang masa jabatannya berakhir Mei, mengutuk peluncuran itu sebagai "pelanggaran moratorium peluncuran ICBM yang dijanjikan oleh Ketua Kim Jong Un sendiri kepada komunitas internasional".

Kishida menyebutnya sebagai "tindakan kekerasan yang tidak dapat diterima."

Peluncuran tersebut mendorong Korea Selatan untuk melakukan uji coba tembakan rudal balistik dan udara-ke-daratnya sendiri yang lebih kecil untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki "kemampuan dan kesiapan" untuk secara tepat menyerang situs peluncuran rudal, fasilitas komando, dan target lainnya di Korea Utara jika perlu, kata militer Korea Selatan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong menyerukan tanggapan tegas dan setuju bahwa langkah-langkah tambahan oleh Dewan Keamanan PBB sangat penting, kata kementerian luar negeri Korea Selatan.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan rekannya dari Korea Selatan juga berbicara dan setuju bahwa tanggapan tegas diperlukan, kata Pentagon. Dikatakan Austin juga berbicara dengan rekannya dari Jepang.

Dalam sebuah pernyataan pada sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat, Jenderal Glen VanHerck, kepala Komando Utara AS, mengatakan "pengembangan berkelanjutan senjata strategis yang semakin kompleks dan mampu" Korea Utara menunjukkan perlunya pemasangan sistem pertahanan pencegat rudal dan radar jarak jauh baru di Alaska untuk mencapai kapasitas operasional penuh sesuai jadwal.

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Irlandia, Albania dan Norwegia meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang pada hari Jumat ini untuk membahas peluncuran Korea Utara itu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Pyongyang "untuk berhenti mengambil tindakan kontra-produktif lebih lanjut. "

Namun, mengamankan respons internasional yang keras terhadap peluncuran ICBM terbaru Korea Utara akan jauh lebih sulit bagi Amerika Serikat daripada tahun 2017. Kekuatan dunia yang mampu menjatuhkan sanksi baru PBB terhadap Pyongyang, seperti yang mereka lakukan saat itu, yaitu AS, Cina dan Rusia, berselisih mengenai Ukraina.

Reuters