TEMPO.CO, Jakarta - Kepulauan Solomon menandatangani kesepakatan kepolisian dengan Cina dan akan mengirim proposal untuk kesepakatan keamanan lebih luas yang mencakup militer ke kabinetnya untuk dipertimbangkan, kata seorang pejabat pemerintah negara pulau di Pasifik itu, Kamis, 24 Maret 2022.

Amerika Serikat tampaknya kecolongan. Februari lalu, Washington menyatakan akan membuka kedutaan di Kepulauan Solomon setelah pejabat senior pemerintah AS menyatakan keprihatinan karena Cina ingin menciptakan hubungan militer di pulau-pulau Pasifik.

Hal itu dinyatakan Menlu AS Antony Blinken saat berkunjung ke Fiji. Kunjungan pertama oleh seorang menteri luar negeri AS dalam empat dekade ini, terjadi setelah pemerintahan Joe Biden mengeluarkan tinjauan strategi untuk Indo-Pasifik di mana ia berjanji untuk melakukan lebih banyak sumber daya diplomatik dan keamanan ke kawasan itu untuk melawan Cina.

Kepulauan Solomon mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Beijing pada 2019, yang sebagian memicu kerusuhan di ibu kota, Honiara, pada November 2021.

Australia secara historis memberikan dukungan keamanan ke Kepulauan Solomon dan memimpin misi kepolisian untuk memulihkan ketertiban setelah kerusuhan, atas permintaan Perdana Menteri Manasseh Sogavare.

Karen Galokale, sekretaris tetap Kementerian Kepolisian, Keamanan Nasional dan Layanan Pemasyarakatan di Kepulauan Solomon, mengatakan kepada Reuters bahwa perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Kepulauan Solomon dan Cina mencakup kepolisian. Dia mengkonfirmasi kesepakatan yang lebih luas sedang dibahas.

"Setiap pengaturan lain tentang keamanan luas akan sama saja dengan kesepakatan Australia," katanya dalam sebuah wawancara telepon, memberikan konfirmasi publik pertama dari pembicaraan keamanan yang lebih luas.

"Itu harus masuk ke Kabinet," katanya.

Australia memiliki perjanjian keamanan bilateral dengan Kepulauan Solomon yang mencakup pengerahan polisi dan angkatan bersenjata, yang ditandatangani pada 2018.

Anthony Veke, Menteri Kepolisian Kepulauan Solomon, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa ia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Wang Xiaohong, wakil menteri eksekutif Kementerian Keamanan Publik Cina, tentang kerja sama kepolisian dalam pertemuan virtual di 18 Maret.

“Penandatanganan MOU ini semata-mata menunjukkan kepada masyarakat global bahwa kita di sini membangun kerja sama yang bermakna, yang dilandasi oleh kerjasama tim dan keseriusan untuk mengembangkan Kepulauan Solomon,” kata Veke.

Galokale juga hadir dalam pertemuan virtual tersebut.

Selanjutnya Pengamanan proyek besar Cina

<!--more-->

Salinan draf MOU keamanan yang beredar di media sosial menyatakan bahwa kerja sama akan mencakup polisi Cina, polisi bersenjata, dan militer yang membantu Kepulauan Solomon dalam ketertiban sosial, tanggap bencana, dan melindungi keselamatan personel dan proyek-proyek besar Tiongkok di Kepulauan Solomon.

Galokale mengatakan dia mengetahui laporan media sosial dan tidak akan berspekulasi tentang waktu proses untuk menyetujui kesepakatan kerja sama keamanan dengan Cina.

"Kami memiliki perjanjian keamanan yang luas dengan Australia dan kerja sama kepolisian. Jika ada sesuatu dengan RRC, itu akan sama saja," katanya, merujuk pada Cina.

Pada hari Selasa, Kepolisian Kepulauan Solomon menerbitkan foto-foto di situsnya tentang pelatihan polisi dengan senjata replika yang disediakan oleh Cina.

Pada bulan November, sekitar 200 polisi dan tentara dari Australia, Selandia Baru, Fiji dan Papua Nugini tiba di Honiara dalam beberapa hari setelah kerusuhan untuk membantu memulihkan ketertiban.