TEMPO.CO, Jakarta - Pakar HAM PBB menilai penegakan hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat makin memprihatinkan. Pelanggaran HAM terhadap penduduk, termasuk pembunuhan anak, penghilangan, penyiksaan, dan pemindahan massal orang, disebut memperburuk situasi ini.

Para ahli PBB yang melakukan investigasi masalah ini, menyerukan adanya akses darurat kemanusiaan ke Papua. Pemerintah Indonesia juga diminta untuk melakukan penyelidikan penuh dan independen terhadap pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua.

“Antara April dan November 2021, kami telah menerima laporan yang menunjukkan beberapa contoh pembunuhan di luar proses hukum, termasuk anak-anak kecil, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan pemindahan paksa setidaknya 5.000 orang asli Papua oleh pasukan keamanan,” tulis pernyataan ahli dalam sebuah keterangan yang dikeluarkan bidang HAM PBB, Kamis, 3 Maret 2022.

Mereka mengatakan estimasi pengungsi, sejak eskalasi kekerasan pada periode Desember 2018, adalah sekitar 60.000 hingga 100.000 orang. Mayoritas pengungsi di Papua, belum kembali ke rumah mereka karena kehadiran pasukan keamanan dan bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung di daerah konflik.

Beberapa pengungsi tinggal di tempat penampungan atau menumpang dengan kerabat. Ribuan penduduk desa yang mengungsi juga sebagian telah melarikan diri ke hutan. Di sana mereka terkena iklim yang parah, di dataran tinggi, tanpa akses ke makanan, perawatan kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

Selain pengiriman bantuan khusus, lembaga bantuan kemanusiaan – termasuk Palang Merah, memiliki akses terbatas, bahkan cenderung tidak punya kesempatan untuk menemui para pengungsi sama sekali.

"Kami sangat terganggu oleh laporan bahwa bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua dihalangi oleh pihak berwenang," ujar para ahli.

PBB juga melaporkan masalah gizi yang parah di beberapa daerah, dengan kurangnya akses ke makanan dan layanan kesehatan memadai dan tepat waktu. Dalam beberapa insiden, pekerja gereja telah dicegah oleh pasukan keamanan untuk mengunjungi desa-desa tempat pengungsi mencari perlindungan.

Mereka mengatakan situasi keamanan di dataran tinggi Papua telah memburuk secara dramatis sejak pembunuhan seorang perwira tinggi militer oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) di Papua Barat pada 26 April 2021. Para ahli merujuk pada penembakan dua anak, berusia 2 dan 6 tahun pada 26 Oktober 2021 ketika peluru menembus rumah masing-masing selama baku tembak. Bocah 2 tahun itu kemudian meninggal.

PBB mendesak ada tindkan lebih lanjut untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Papua.

PBB juga minta adanya penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran di muka yang terjadi. Pemerintah diharapkan tidak pandang bulu menindak pihak terlibat, termasuk jika ada pejabat tinggi yang terlibat.

Sejak akhir 2018, para ahli telah menulis belasan surat kepada Pemerintah Indonesia tentang berbagai dugaan insiden yang terjadi dan mereka mengaku telah dibalas.

Sejauh ini Pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan atas temuan pakar HAM PBB tersebut.