TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Internasional (ICJ) pada Senin 21 Februari 2022 memulai sidang dalam kasus tuduhan genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya pada 2017. Sidang hari ini akan mendengarkan bantahan Myanmar.

Seperti dilansir Aljazeera, kasus ini diajukan oleh Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat, dengan dukungan dari Organisasi untuk Kerjasama Islam (OKI). Sidang akan dilakukan secara hybrid dan akan dimulai pada pukul 13:30 waktu setempat. Sidang dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan.

Keberatan awal Myanmar dalam kasus ini belum dipublikasikan, tetapi terkait dengan masalah yurisdiksi dan apakah aplikasi Gambia dapat diterima.

Kedua negara adalah pihak dalam Konvensi Genosida 1948, dan Gambia menganggap Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan konvensi, membangun kasusnya berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik PBB.

Kemarahan negara-negara Muslim terjadi setelah lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, di tengah laporan bahwa militer Myanmar membakar seluruh desa dan melakukan pembakaran skala besar.

Tak hanya itu, militer Myanmar yang juga disebut Tatmadaw juga diduga melakukan pembunuhan, pemerkosaan berkelompok dan pelanggaran kemanusiaan lainnya.

Investigasi PBB menemukan kekejaman militer Myanmar itu dilakukan dengan "niat genosida" dan merekomendasikan Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, dan lima jenderal diadili.

“Ketika militer Myanmar terus melakukan kekejaman terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta dan etnis minoritas Rohingya, harus diperhatikan bahwa akan ada konsekuensi atas tindakan ini – di masa lalu, sekarang, dan masa depan,” kata Akila Radhakrishnan, presiden Pusat Keadilan Global.

<!--more-->

“Proses ICJ meletakkan dasar untuk akuntabilitas di Myanmar – tidak hanya untuk Rohingya, tetapi untuk semua orang lain yang telah menderita di tangan militer.”

Situasi menjadi pelik setelah junta militer menjungkalkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Pada Desember 2019, Suu Kyi memimpin delegasi Myanmar ke Den Haag dalam pembelaan diri.

Kini, perwakilan Myanmar dalam sidang menjadi polemik antara junta dan politikus sipil. Pemimpin militer Myanmar mengatakan perwakilan mereka akan mengajukan keberatan awal di pengadilan.

Namun, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang mencakup legislator terpilih yang diberhentikan oleh militer, mengumumkan pekan lalu bahwa pihaknya mencabut keberatan dan ingin ICJ melanjutkan kasus tersebut.

Dikatakan Duta Besar PBB Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh pemerintah Aung San Suu Kyi dan tetap menjabat, adalah "satu-satunya orang yang berwenang untuk terlibat dengan Pengadilan atas nama Myanmar".

Rohingya dan kelompok hak asasi mengatakan meskipun masalah perwakilan, kasus ini semakin mendesak karena tindakan keras terhadap gerakan anti-kudeta sejak 1 Februari 2021.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang telah melacak perkembangan, mengatakan lebih dari 1.560 orang telah tewas sejak para jenderal merebut kekuasaan, dan kekerasan itu juga meningkat di daerah-daerah etnis minoritas.

Diperkirakan 600 ribu warga Rohingya yang tetap berada di Negara Bagian Rakhine barat juga terus hidup di bawah pembatasan ketat terhadap pergerakan mereka dan meningkatnya intimidasi militer.

Baca juga: Kamp Pengungsi Etnis Rohingya di Cox Bazaar Kebakaran

SUMBER: ALJAZEERA

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.