TEMPO.CO, Jakarta - Politisi senior Malaysia Mahathir Mohamad mengaku dirinya merasa malu dengan mantan perdana menteri Najib Razak yang ingin kembali berkuasa meskipun terlibat dalam dugaan penyelewengan dana negara.

Mahathir mengemukakan hal itu dalam surat terbuka kedua untuk pemilih Johor yang disampaikan di Kuala Lumpur, Minggu, 20 Februari 2022.

Mantan PM itu mengatakan, surat terbuka tersebut dibuat untuk memastikan agar Najib tidak kembali berkuasa.

"Sebenarnya saya sangat malu menyebut nama Najib. Dia memalukan negara, bangsa dan agama. Sayangnya, dia sendiri tidak malu dan bahkan berpura-pura seolah-olah dia dianiaya, termasuk oleh saya," kata Mahathir.

Dia mengatakan Najib perlu dicegah karena jika dia kembali berkuasa, berarti Malaysia akan diperintah dan diatur oleh seorang kleptokrat dari "klaster pengadilan".

"Tidak ada balas dendam pribadi dari saya terhadap Najib," kata Mahathir.

Pada 15 Februari, Mahathir yang juga Ketua Partai Pejuang mengulangi peringatan kepada mantan anak didiknya Muhyiddin Yassin bahwa Pemilihan Negara Bagian (PRN) Johor bertujuan untuk lebih memperkuat "klaster pengadilan" di UMNO.

"Beberapa pemilih mengatakan bahwa klaster pengadilan dan kelompok kleptokrasi tidak bertarung di PRN Johor. Memang benar, tetapi mereka yang bertarung di tiket UMNO dan Barisan Nasional akan memberi kekuatan pada kelompok pengadilan dan kleptokrasi," kata Mahathir.

Mahathir mengatakan dia awalnya mendukung kepemimpinan Najib karena yakin dengan kemampuannya. Dia juga merasa berhutang budi kepada mendiang ayah Najib, Abdul Razak Hussein karena telah membantu karir politiknya.

“Sayangnya, Najib tidak seperti ayahnya, Tun Razak, seorang pejuang nasionalis yang bermartabat. Najib mencuri uang negara dengan bantuan Jho Low. Saya akan terus menyebut-nyebut Najib atau siapa pun yang mencoba merusak negara dan menipu rakyat," katanya.

Sebelumnya, saat menanggapi kritik Mahathir, Najib mengatakan bahwa veteran politik itu sudah sehat karena sudah bisa menyebut namanya.

Najib Razak menjadi perdana menteri pada 3 April 2018 hingga 9 Mei 2018, ketika koalisi Barisan Nasional untuk pertama kalinya kalah setelah 60 tahun berkuasa. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun terkait kasus dana investasi Malaysia, 1Malaysia Development Bhd atau 1MDB.

Baca juga Balas Mahathir, Najib: Dia Tekan Saya untuk Dukung Proyek Kroninya