Belum Sebulan Lengser, Mantan Presiden Honduras Ditahan dalam Kasus Narkoba

Reporter

Terjemahan

Editor

Yudono Yanuar

Rabu, 16 Februari 2022 12:25 WIB

Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez berpidato bersama dengan penjabat Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) Chad Wolf (tidak difoto), di Gedung Presiden di Tegucigalpa, Honduras 9 Januari 2020. [REUTERS / Jorge Cabrera]

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi Honduras menahan mantan Presiden Juan Orlando Hernandez setelah AS minta dia diekstradisi dalam kasus dugaan penyelundupan narkoba, Selasa, 15 Februari 2022.

Polisi mengawalnya dari rumahnya dengan borgol dan rantai. Menurut AS, terjadi penurunan dramatis pengiriman narkoba dari Amerika Selatan hanya beberapa minggu setelah Hernandez meninggalkan kekuasaan.

Dalam tayangan langsung yang ditayangkan di TV nasional, petugas polisi memberi Hernandez rompi anti peluru dan memasang rantai di antara pergelangan tangan dan pergelangan kakinya yang diborgol sebelum membawanya ke pos pasukan khusus polisi di Tegucigalpa, ibu kota.

Hernandez duduk di meja di mana dokter melakukan pemeriksaan medis di depan media, termasuk membuka kancing bajunya untuk meletakkan stetoskop di dadanya, menurut gambar langsung HCH Noticias.

Penahanan mantan pemimpin sayap kanan itu terjadi setelah seorang hakim Honduras pada Selasa memerintahkan penangkapannya menyusul permintaan ekstradisi AS atas perdagangan narkoba dan senjata.

Advertising
Advertising

Sebuah dokumen Kedutaan Besar AS, dilihat oleh Reuters pada hari Selasa, menunjukkan bahwa pihak berwenang AS menuduh Hernandez berpartisipasi dalam skema perdagangan narkoba antara tahun 2004 dan 2022.

Dokumen tersebut menuduh Hernandez adalah bagian dari operasi untuk menerima berton-ton kokain dari Kolombia dan Venezuela, yang akan dikirim ke Amerika Serikat.

Hernandez menerima suap jutaan dolar sebagai imbalan untuk melindungi para penyelundup dari penyelidikan dan penuntutan, kata dokumen itu. Tuduhan senjata api termasuk membawa, menggunakan, atau membantu dan bersekongkol dalam penggunaan senjata, termasuk senapan mesin.

Hernandez, 53, yang digantikan sebagai presiden bulan lalu oleh politisi sayap kiri Xiomara Castro, telah berjanji untuk bekerja sama dengan polisi nasional. Dia telah membantah melakukan pelanggaran.

Hernandez dijadwalkan bermalam di kantor polisi dan muncul di hadapan pengadilan pada Rabu pagi.

Permintaan ekstradisi Washington sangat kontras dengan periode ketika pemerintah AS melihat Hernandez sebagai sekutu penting di Amerika Tengah yang bergejolak selama delapan tahun berkuasa.

Ramon Sabillon, menteri keamanan Honduras, mengatakan bahwa penangkapan Hernandez adalah prestasi "bersejarah", meskipun mantan presiden keluar dari rumah dan menyerah.

"Pemerintah telah menunjukkan bahwa ia memiliki tekad untuk mematuhi hukum," kata Sabillon. Sebelumnya pada hari Selasa, menteri mengatakan bahwa Castro telah memerintahkannya untuk mematuhi hukum dan memberi tahu dia.

Polisi Nasional Honduras mengatakan Hernandez ditahan berkat kerja sama dengan badan-badan AS, terutama Drug Enforcement Administration (DEA).

Departemen Luar Negeri mengatakan kebijakannya untuk tidak mengomentari permintaan ekstradisi. Seorang juru bicara Kantor Kejaksaan AS di Manhattan menolak berkomentar.

Reuters

Berita terkait

Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

7 jam lalu

Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

Anggota DPR AS dari Partai Republik, Cory Mills, pada Jumat mengatakan telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.

Baca Selengkapnya

Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

8 jam lalu

Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

Australia dan Selandia Baru pada Jumat bergabung dengan 141 negara lain untuk mendukung negara Palestina dalam pemungutan suara keanggotaan PBB

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa bagi Palestina di PBB

10 jam lalu

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa bagi Palestina di PBB

Indonesia mendorong pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina dalam Sidang Darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Baca Selengkapnya

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

13 jam lalu

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Dubes Cina untuk PBB Fu Cong mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses keanggotaan penuh Palestina di PBB yang didukung Majelis Umum

Baca Selengkapnya

Jaksa AS Tuntut Hukuman 40 Tahun Penjara bagi Penyerang Suami Nancy Pelosi

14 jam lalu

Jaksa AS Tuntut Hukuman 40 Tahun Penjara bagi Penyerang Suami Nancy Pelosi

Jaksa menuntut pria yang masuk ke rumah mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan menyerang suaminya dengan palu harus menjalani hukuman 40 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Tahan Pengiriman Amunisi ke Israel, Cegah Tragedi Rafah atau Sekadar Peninjauan?

15 jam lalu

Amerika Serikat Tahan Pengiriman Amunisi ke Israel, Cegah Tragedi Rafah atau Sekadar Peninjauan?

Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu, bahwa terkait Rafah, AS meninjau beberapa pengiriman senjata jangka pendek ke Israel.

Baca Selengkapnya

Tantrum, Dubes Israel untuk PBB Hancurkan Piagam PBB dalam Sidang Majelis Umum

16 jam lalu

Tantrum, Dubes Israel untuk PBB Hancurkan Piagam PBB dalam Sidang Majelis Umum

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan merobek salinan Piagam PBB untuk memprotes pemungutan suara yang mendukung keanggotaan penuh Palestina

Baca Selengkapnya

AS Kritik Israel Soal Penggunaan Senjatanya di Gaza, Tapi Tolak Hentikan Pasokan

18 jam lalu

AS Kritik Israel Soal Penggunaan Senjatanya di Gaza, Tapi Tolak Hentikan Pasokan

Pemerintahan Joe Biden mengakui bahwa Israel kemungkinan menggunakan senjata yang disediakan AS tak sesuai hukum kemanusiaan di Gaza

Baca Selengkapnya

143 Negara Dukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

18 jam lalu

143 Negara Dukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

143 negara memberikan suara setuju untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB, sembilan negara menolak, termasuk AS, Israel, dan 25 negara abstain.

Baca Selengkapnya

Epy Kusnandar Ditangkap karena Kasus Narkoba Bersama Sesama Pemain Preman Pensiun

1 hari lalu

Epy Kusnandar Ditangkap karena Kasus Narkoba Bersama Sesama Pemain Preman Pensiun

Epy Kusnandar dan pemain sinetron Preman Pensiun lainnya ditangkap polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba

Baca Selengkapnya