TEMPO.CO, Jakarta - Ancaman Junta Militer akan menyita kekayaan warga masyarakat Myanmar yang anggota keluarganya terlibat pembangkangan pada penguasa, mulai terlihat dampaknya.

Setiap hari selama tiga bulan terakhir, rata-rata enam atau tujuh keluarga di Myanmar memasang pemberitahuan di surat kabar milik penguasa untuk memutuskan hubungan dengan putra, putri, keponakan, dan cucu yang secara terbuka menentang junta militer pelaku kudeta.

Pemberitahuan mulai muncul pada bulan November setelah tentara, yang merebut kekuasaan dari pemerintah demokratis Myanmar setahun lalu, mengumumkan akan mengambil alih properti warga dan menangkap orang-orang yang memberi perlindungan kepada pengunjuk rasa. Puluhan penggerebekan di rumah-rumah dilakukan menyusul pengumuman itu.

Lin Lin Bo Bo, mantan penjual mobil yang bergabung dengan kelompok bersenjata menentang kekuasaan militer, adalah salah satu dari mereka yang tidak diakui oleh orang tuanya di antara sekitar 570 pemberitahuan yang ditinjau oleh Reuters.

"Kami menyatakan bahwa kami tidak mengakui Lin Lin Bo Bo karena dia tidak pernah mendengarkan kehendak orang tuanya," kata pemberitahuan yang diposting oleh orang tuanya, San Win dan Tin Tin Soe, di surat kabar milik negara The Mirror pada bulan November.

Berbicara kepada Reuters dari kota perbatasan Thailand di mana dia tinggal setelah melarikan diri dari Myanmar, pemuda berusia 26 tahun itu mengatakan bahwa ibunya telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengakuinya setelah tentara datang ke rumah keluarga mereka untuk mencarinya. Beberapa hari kemudian, dia mengaku menangis ketika membaca pemberitahuan di koran itu.

"Rekan-rekan saya mencoba meyakinkan saya bahwa tidak dapat dihindari bagi keluarga untuk melakukan itu di bawah tekanan," katanya kepada Reuters. "Tapi aku sangat patah hati."

Dihubungi terpisah, orang tuanya menolak berkomentar.

Menargetkan keluarga aktivis oposisi adalah taktik yang digunakan oleh militer Myanmar selama kerusuhan tahun 2007 dan akhir 1980-an, tetapi digunakan jauh lebih sering sejak kudeta 1 Februari 2021, menurut Wai Hnin Pwint Thon, petugas advokasi senior di kelompok hak asasi manusia Burma Campaign Inggris.

Menolak anggota keluarga secara terbuka, yang memiliki sejarah panjang dalam budaya Myanmar, adalah salah satu cara untuk menanggapinya, kata Wai Hnin Pwint Thon, yang mengatakan dia melihat lebih banyak pemberitahuan seperti itu di media daripada di masa lalu.

"Anggota keluarga takut terlibat dalam kejahatan," katanya. "Mereka tidak ingin ditangkap, dan mereka tidak ingin mendapat masalah."

Seorang juru bicara militer tidak menanggapi pertanyaan Reuters. Sebelumnya, dalam konferensi pers pada November, juru bicara militer Zaw Min Tun mengatakan bahwa orang-orang yang membuat pernyataan seperti itu di surat kabar masih dapat dituntut jika terbukti mendukung oposisi terhadap junta Myanmar.