TEMPO.CO, Jakarta - Presiden AS Joe Biden menyuarakan keprihatinan tentang serangan udara dalam konflik di Ethiopia utara dan masalah hak asasi manusia selama panggilan telepon dengan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Ribuan rang tewas dan jutaan lainnya mengungsi sejak perang pecah di wilayah Tigray, Ethiopia pada November 2020 antara pasukan federal Abiy, yang didukung oleh sekutu regional, dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang memerintah wilayah tersebut.

Dalam sebuah tweet, Abiy menggambarkan percakapannya dengan Biden sebagai "terus terang" dan mengatakan mereka telah membahas penguatan kerja sama.

"Presiden Biden menyatakan keprihatinan bahwa permusuhan yang sedang berlangsung, termasuk serangan udara baru-baru ini, terus menyebabkan korban sipil dan penderitaan," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan setelah kedua pemimpin berbicara.

Serangan udara di Tigray menewaskan 56 orang di sebuah kamp pengungsi dan melukai 30 lainnya, termasuk anak-anak, kata dua pekerja bantuan kepada Reuters, Sabtu.

Organisasi bantuan menangguhkan operasi mereka di daerah barat laut Tigray di mana serangan itu terjadi, kata badan urusan kemanusiaan PBB pada hari Minggu, mengutip ancaman serangan pesawat tak berawak.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan PBB dan mitranya bekerja dengan pihak berwenang untuk segera memobilisasi bantuan darurat ke daerah kamp pengungsi di Tigray yang dilanda serangan udara lain pekan lalu yang menewaskan tiga pengungsi Eritrea.

Pejabat senior AS mengatakan Abiy telah mengirimkan lebih banyak sinyal positif dalam beberapa hari terakhir, termasuk melalui pembebasan tahanan dan keterbukaan untuk berdialog, tetapi memperingatkan sulit untuk mengetahui berapa lama fase konstruktif akan berlangsung.

Beberapa pemimpin TPLF termasuk di antara para pemimpin oposisi yang dibebaskan dari penjara.

Pejabat AS mengatakan Biden memberi tahu Abiy bahwa Amerika Serikat ingin terus melihat kemajuan, termasuk menghentikan serangan udara, memperluas akses kemanusiaan ke semua wilayah negara itu dan terlibat dalam pembicaraan gencatan senjata.

"Kami memang melihat ini sebagai momen peluang, jika para pihak mau dan mampu memanfaatkannya. Itu masih harus dilihat dan jendela ini tidak akan terbuka selamanya," kata pejabat itu.

Gedung Putih juga mengatakan Biden dan Abiy membahas "perlunya mengatasi masalah hak asasi manusia dari semua orang Etiopia yang terkena dampak, termasuk kekhawatiran tentang penahanan orang Etiopia di bawah keadaan darurat."

Kelompok hak asasi manusia dan PBB telah menyuarakan keprihatinan tentang penahanan besar-besaran terhadap etnis Tigrayan. Pemerintah Abiy membantah adanya penahanan bermotif etnis.

Penunjukan Abiy sebagai perdana menteri pada tahun 2018 mengakhiri hampir tiga dekade dominasi TPLF, yang awalnya merupakan kelompok pemberontak, dalam koalisi berkuasa di Ethiopia.

TPLF mengatakan Abiy ingin mengakhiri sistem pemerintah federal berbasis etnis yang mereka buat, sementara Abiy mengatakan TPLF ingin kembali ke kekuasaan nasional.

Ethiopia, negara terpadat kedua di Afrika, adalah kekuatan utama di Tanduk Afrika. Amerika Serikat telah lama bermitra dengan Ethiopia untuk mencoba menahan militan Islam di negara tetangga Somalia.

Namun hubungan menjadi lebih tegang sejak konflik Tigray pecah. Ethiopia sebelumnya menuduh Washington ikut campur dalam urusan internalnya.

Pejabat itu mengatakan bahwa panggilan telepon Senin sebagian dimaksudkan untuk menempatkan hubungan AS-Ethiopia ke pijakan yang konstruktif.

Amerika Serikat baru-baru ini memotong Ethiopia dari akses ke program perdagangan bebas bea, menindaklanjuti ancaman Biden untuk melakukannya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tigray.

REUTERS