TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong digelar hari ini, Minggu, 19 Desember 2021. Sejak perombakan pemilihan dan undang-undang keamanan nasional diberlakukan di kota itu, hanya calon yang dinilai oleh pemerintah sebagai "patriot" dapat mencalonkan diri.

Campur tangan ini dikritik oleh aktivis, pemerintah asing, dan kelompok hak asasi manusia. Tapi pemerintah bersikeras perombakan, seperti Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang diberlakukan tahun lalu, diperlukan untuk memastikan stabilitas setelah protes berlarut-larut yang mengguncang pusat keuangan Asia pada 2019.

Khawatir banyak yang golput, Pemerintah pada Sabtu mengirim pesan teks kepada penduduk Hong Kong untuk mereka ikut memilih.

Namun kelompok aktifis mengimbau warga untuk tidak datang ke tempat pemungutan sebagai protes. Meskipun dalam ketentuan Hong Kong, menghasut seseorang untuk tidak memilih atau memberikan suara yang tidak sah, adalah pelanggaran.

Indikasi awal menunjukkan jumlah pemilih jauh lebih rendah daripada pemilihan legislatif terakhir pada 2016, kata sebuah sumber kepada Reuters.

Jumlah pemilih sebelumnya adalah 58 persen dari pemilik suara. Partisipasi terendah sejak Inggris mengembalikan kota itu ke pemerintahan Cina pada tahun 1997, terjadi pada 2000 yakni hanya 43,6 persen.

Sejumlah warga yang memberikan suara saat pemungutan dibuka pada pukul 08:30, mengatakan mereka ingin melakukan tugas sipil untuk memastikan stabilitas.

Guru bahasa di universitas, Tam Po-chu, 79 tahun, mengatakan dia berharap dewan baru akan responsif terhadap publik. "Tidak ada gunanya jika mereka tidak memikirkan orang-orang Hong Kong," katanya.

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam, di antara yang pertama memberikan suara, mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah "belum menetapkan target" tingkat partisipasi.

Sebelum Lam berbicara, beberapa pengunjuk rasa dari kelompok oposisi Liga Sosial Demokrat meneriakkan tuntutan untuk hak pilih universal penuh dan melambaikan spanduk bertuliskan "dipaksa diam ... semangat kebebasan, pilih dengan hati nurani Anda".

Keamanan diperketat di sekitar kota, dengan 10.000 polisi dan sekitar 40.000 petugas pemilihan pemerintah dikerahkan. Kepala polisi Raymond Siu mengatakan kepada wartawan sebelum pemungutan suara bahwa pengerahan itu untuk memastikan pemungutan suara di ratusan tempat di seluruh kota akan diadakan dengan aman dan lancar.

Kepala Sekretaris John Lee, mantan kepala keamanan, mendesak orang-orang untuk hadir, dengan mengatakan mereka yang dikecualikan adalah "pengkhianat" yang ingin pemungutan suara gagal.

Menjelang pemilihan, lebih dari 10 orang ditangkap karena diduga menghasut orang untuk memberikan suara kosong, termasuk orang-orang yang telah mengunggah ulang posting media sosial dari orang lain berisi ajakan golput.

Berikutnya: Caleg disaring pemerintah

<!--more-->

Parlemen Cina, Maret lalu, mengumumkan perubahan besar-besaran pada sistem pemilihan Hong Kong, termasuk mengurangi jumlah kursi yang dipilih secara langsung dan membentuk komite pemeriksaan untuk menyaring semua calon potensial, dengan mengatakan hanya "patriot" yang dapat mengelola kota.

Lebih dari sepertiga kursi dewan legislatif akan dipilih oleh komite yang terdiri dari loyalis Beijing.

Tindakan keras yang sedang berlangsung di Hong Kong di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Cina juga telah memenjarakan sejumlah tokoh demokrasi, sementara kelompok masyarakat sipil telah dibubarkan.

Tidak seperti pemilihan sebelumnya, kandidat pro-demokrasi sebagian besar tidak ikut, menolak untuk mencalonkan diri, pergi ke pengasingan atau dipenjara. Beberapa aktivis luar negeri dan pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat, mengatakan perubahan pemilihan telah mengurangi perwakilan demokratis di kota itu.

Pihak berwenang China dan Hong Kong menolak kritik semacam itu, dengan mengatakan perubahan pemilihan dan undang-undang keamanan nasional yang mulai berlaku tahun lalu diperlukan untuk meningkatkan tata kelola kota dan memulihkan stabilitas setelah protes 2019.

Dari 153 kandidat yang memperebutkan 90 kursi legislatif, sekitar selusin mengatakan mereka moderat dan tidak bersekutu dengan kubu pro-Beijing atau pro-kemapanan.

Pejabat Hong Kong dan Cina melakukan banyak cara untuk mengajak warga memilih, seperti menggratiskan transportasi publik untuk pemilih ke tempat pemungutan suara.

"Jelas, tujuan pemerintah adalah untuk mengamankan jumlah pemilih yang tinggi. Jika tidak, itu dapat mendelegitimasi pemilihan legislatif ini," kata Jean-Pierre Cabestan, seorang profesor ilmu politik di Universitas Baptis Hong Kong.