TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali KBRI Kabul, Afghanistan, sebagai upaya melakukan pendekatan konstruktif dengan negara yang kini dikuasai kelompok Taliban itu.

Sebelumnya, misi Indonesia di Kabul dijalankan sementara dari Islamabad, Pakistan, menyusul pengambilalihan pemerintahan Afghanistan oleh Taliban pada Agustus lalu.

“Tujuan (pembukaan kembali KBRI di Kabul) untuk melakukan constructive engagement, terutama dalam konteks bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan bagi perempuan, pemberian beasiswa, dan lain-lain,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani dalam media gathering di Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.

Namun, Kadir menegaskan bahwa rencana pembukaan kembali KBRI di Kabul bukan berarti Indonesia mengakui pemerintahan Taliban.

Menurut dia, Indonesia masih akan terus memantau sejauh mana Taliban menjalankan komitmennya untuk pemerintahan di Afghanistan yang lebih inklusif, terutama terkait penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta penanggulangan terorisme.

“Kita mengharapkan pemerintahan Taliban bisa menjaga penuh komitmennya untuk tidak membiarkan negaranya menjadi homegrown of terrorism (tempat pembibitan dan pelatihan teroris),” kata Kadir.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia terus berupaya untuk membantu krisis kemanusiaan di Afghanistan, yang saat ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 serta musim dingin yang mengancam tersedianya makanan yang cukup.

Upaya yang dilakukan Indonesia selain langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan, yaitu mendorong pertemuan antara para menteri luar negeri tentang isu Afghanistan.

Dalam waktu dekat, para menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan melakukan pertemuan luar biasa guna membahas krisis Afghanistan. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan oleh Pakistan.

“Kepentingan kita adalah menghendaki terbentuknya Afghanistan yang inklusif, terbuka, dan makmur karena kita sadar bahwa itu akan mendorong Afghanistan yang lebih stabil—sehingga gangguan terhadap (negara) kita terutama (terkait) terorisme bisa berkurang,” kata Kadir.