Komisi Pemilihan Libya Coret 25 Capres Termasuk Anak Muammar Gaddafi

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 25 November 2021 14:27 WIB

Saif al-Islam Gaddafi, putra mantan Presiden Libya Muammar Gaddafi. Sumber: Reuters

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi pemilihan Libya mencoret Saif al-Islam Gaddafi sebagai calon kontestan dalam pemilihan presiden yang direncanakan Desember. Anak Muammar ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

Gaddafi adalah salah satu dari 25 kandidat yang didiskualifikasi komisi dalam keputusan awal sambil menunggu proses banding di pengadilan. Sekitar 98 warga Libya terdaftar sebagai kandidat, demikian dilaporkan Reuters, Kamis, 26 November 2021.

Perselisihan mengenai aturan pemilu, termasuk dasar hukum pemungutan suara dan siapa yang berhak mencalonkan diri, mengancam akan menggagalkan proses perdamaian yang didukung secara internasional untuk mengakhiri satu dekade kekacauan faksi di Libya.

Komisi mengatakan Gaddafi tidak memenuhi syarat karena dia telah dihukum akibat kejahatan. Pengadilan Tripoli menjatuhkan hukuman mati secara in absentia pada 2015 dalam kasus kejahatan perang selama pemberontakan terhadap mendiang ayahnya Muammar Gaddafi pada 2011.

Dia muncul dalam persidangan itu melalui tautan video dari kota Zintan, di mana dia ditahan oleh para pejuang yang menangkapnya ketika dia mencoba melarikan diri dari Libya setelah penggulingan ayahnya. Dia membantah melakukan kesalahan.

Advertising
Advertising

Dua kandidat terkenal lainnya, mantan perdana menteri Ali Zeidan dan mantan anggita parlemen Nouri Abusahmain, juga dicoret.

Beberapa kandidat yang disetujui oleh komisi, termasuk calon yang mungkin terdepan, dituduh melakukan pelanggaran oleh saingan politiknya.

Perdana Menteri sementara Abdulhamid al-Dbeibah bersumpah untuk tidak mencalonkan diri.

Kandidat terkemuka lainnya, komandan timur Khalifa Haftar, dikatakan memiliki kewarganegaraan AS, yang juga bisa membuatnya tersingkir. Banyak orang di Libya barat menuduhnya melakukan kejahatan perang selama serangan 2019-20 di Tripoli.

Haftar menyangkal kejahatan perang dan mengatakan dia bukan warga negara AS.

Dbeibah menggambarkan undang-undang pemilu "cacat" aturan karena disahkan ketua parlemen Aguila Saleh, yang juga seorang kandidat.

Utusan Libya untuk PBB Jan Kubis, yang mengundurkan diri dari jabatannya, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pengadilan Libya akan membuat keputusan akhir tentang aturan dan apakah kandidat memenuhi syarat.

REUTERS

Berita terkait

Siprus Lanjutkan Bantuan Pangan ke Gaza Via Laut Pasca-Pembunuhan Relawan WCK

12 jam lalu

Siprus Lanjutkan Bantuan Pangan ke Gaza Via Laut Pasca-Pembunuhan Relawan WCK

Pengiriman bantuan pangan ke Gaza dari Siprus melalui jalur laut dilanjutkan pada Jumat malam

Baca Selengkapnya

PBB: Butuh 14 Tahun untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza

1 hari lalu

PBB: Butuh 14 Tahun untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza

Serangan Israel ke Gaza telah meninggalkan sekitar 37 juta ton puing di wilayah padat penduduk, menurut Layanan Pekerjaan Ranjau PBB

Baca Selengkapnya

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

1 hari lalu

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan

Baca Selengkapnya

70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

2 hari lalu

70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

ActionAid mencatat setidaknya 70 persen dari ribuan korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak perempuan.

Baca Selengkapnya

Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

3 hari lalu

Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah musyawarah kabinet.

Baca Selengkapnya

Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

3 hari lalu

Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

7 hari lalu

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

8 hari lalu

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.

Baca Selengkapnya

Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

8 hari lalu

Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.

Baca Selengkapnya

Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

9 hari lalu

Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.

Baca Selengkapnya