TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Libya sementara Abdulhamid al-Dbeibah mendaftar sebagai kandidat Presiden Libya pada Minggu, 21 November 2021. Langkah al-Dbeibah itu cukup berani mengingat sudah ada pemungutan suara yang memintanya agar tidak maju dalam pemilu Presiden Libya karena jabatan yang sedang dipegangnya saat ini dan itu juga sama dengan melanggar aturan pemilu yang melarangnya maju sebagai kandidat.

Dbeibah, yang saat ini berstatus Perdana Menteri sementara Libya, mendaftarkan diri sebagai kandidat presiden Libya, yang saat ini dipenuhi oleh para pemain lama. Libya diselimuti kekacauan dalam 10 tahun terakhir.

Ekspresi tentara nasional Libya saat perang dengan militan ISIS di Khreibish, Benghazi, Libya, 9 November 2017. Tentara nasional Libya mengusir pejuang Islam dari salah satu benteng terakhir mereka di kota terbesar kedua di Benghazi. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Pemilu presiden Libya tinggal lima pekan lagi, namun aturan mengenai pemilu masih belum disepakati. Pemilu parlemen dan presiden, yang akan diselenggarakan pada 24 Desember 2021, dituntut oleh PBB pada tahun lalu agar menjadi jalan untuk mengakhiri perang sipil Libya.

Libya guncang setelah pada 2011 NATO mendukung penggulingan mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi atau saat negara itu terfragmentasi dalam kelompok-kelompok bersenjata. Pada 2014, Libya terbelah antara pemerintahan wilayah barat dan timur yang saling bersaing.

Pemilu Libya sedang diatur di bawah sebuah undang-undang yang diterbitkan oleh juru bicara parlemen Libya Aguila Saleh pada September 2021. Saleh juga yang menentukan pemilu presiden Libya putaran pertama diselenggarakan pada 24 Desember 2021. Namun pemilu parlemen ditunda menjadi Januari atau Februari 2022.

Dbeibah dan sejumlah politikus papan atas serta kelompok-kelompok politik di wilayah barat Libya mengritik undang-undang pemilu yang diterbitkan Saleh, dengan menyebut aturan itu diloloskan lewat cara yang tidak sepatutnya. Mereka yang memprotes menyerukan agar pemilu presiden dan pemilu parlemen Libya sama - sama ditunda hingga ada kata sepakat dalam hal aturan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Bertelepon dengan Jokowi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.