TEMPO.CO, Jakarta - Ethiopia mengumumkan keadaan darurat enam bulan pada Selasa, 2 November 2021, setelah pasukan pemberontak Tigray mengusai sejumlah kota dan terus bergerak ke arah ibu kota Addis Ababa.

Pengumuman itu muncul dua hari setelah Perdana Menteri Abiy Ahmed mendesak warga untuk mengangkat senjata melawan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Sebelumnya, pihak berwenang di Addis Ababa mengatakan kepada penduduk untuk mendaftarkan senjata mereka dan bersiap untuk mempertahankan lingkungan mereka.

Keadaan darurat diberlakukan dengan segera setelah TPLF mengklaim merebut beberapa kota dalam beberapa hari terakhir dan sedang menuju Addis Ababa, sekitar 380 km dari posisi terdepan mereka.

"Negara kami menghadapi bahaya besar terhadap keberadaan, kedaulatan, dan persatuannya. Dan kami tidak dapat menghilangkan bahaya ini melalui sistem dan prosedur penegakan hukum yang biasa," kata Menteri Kehakiman Gedion Timothewos dalam konferensi pers, seperti dikutip Reuters, Rabu, 3 November 2021.

Dia mengatakan siapa pun yang melanggar keadaan darurat akan menghadapi tiga hingga 10 tahun penjara, untuk pelanggaran seperti memberikan dukungan finansial, material atau moral kepada "kelompok teroris".

Peta Ethiopia (ctfassets.net)

Ethiopia terakhir memberlakukan tindakan seperti itu pada Februari 2018 selama enam bulan menjelang transisi kekuasaan ke Abiy. Jam malam diberlakukan dan pergerakan orang dibatasi, sementara ribuan orang ditahan.

Pemerintah kota Addis Ababa mengatakan warga harus mendaftarkan senjata mereka dan berkumpul di lingkungan masing-masing. Pencarian dari rumah ke rumah sedang dilakukan dan pembuat onar ditangkap, kata sebuah pernyataan.

"Warga bisa berkumpul di lingkungan mereka dan menjaga lingkungan mereka. Mereka yang memiliki senjata tetapi tidak dapat mengambil bagian dalam menjaga lingkungan mereka disarankan untuk menyerahkan senjata kepada pemerintah atau kerabat dekat atau teman mereka."

Sebelum pengumuman, orang-orang bergerak di sekitar ibu kota seperti biasa.

“Saya akan berusaha membeli pangan terlebih dahulu. Tapi sampai sekarang saya belum beli apa-apa,” kata seorang perempuan yang tidak mau disebutkan namanya.

Pemerintah empat dari 10 wilayah Etiopia juga meminta warga melawan pasukan Tigrayan, kata Fana TV yang berafiliasi dengan negara.

Konflik di tempat yang dulunya dianggap sebagai sekutu Barat paling stabil di wilayah bergejolak itu, menjerumuskan sekitar 400.000 orang di Tigray ke dalam kelaparan, menewaskan ribuan warga sipil dan memaksa lebih dari 2,5 juta orang di utara mengungsi.

Awal konflik meletus pada malam 3 November 2020 ketika pasukan yang setia kepada TPLF - termasuk beberapa tentara - merebut pangkalan militer di Tigray, wilayah utara. Sebagai tanggapan, Abiy mengirim lebih banyak pasukan ke sana.

TPLF mendominasi politik Ethiopia selama hampir tiga dekade tetapi kehilangan banyak pengaruh ketika Abiy menjabat pada 2018 setelah bertahun-tahun protes anti-pemerintah.

Hubungan dengan TPLF memburuk setelah mereka menuduhnya memusatkan kekuasaan dengan mengorbankan negara-negara regional Ethiopia.

TPLF Siapkan Pemerintah Sementara

Juru bicara TPLF Getachew Reda mengatakan bahwa jika pasukan Tigrayan dan sekutunya berhasil menyingkirkan pemerintah, mereka akan membentuk pemerintahan sementara.

Dialog nasional juga perlu, katanya, tetapi Abiy dan menterinya tidak akan diminta untuk ambil bagian.

"Mereka akan menjalani hari mereka di pengadilan," katanya.

TPLF mengklaim menguasai Dessie, Kombolcha dan Burka, semuanya di wilayah Amhara, dalam beberapa hari terakhir.

Seorang juru bicara pemerintah membantah Dessie dan Kombolcha telah jatuh, tetapi kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa "penyusup" TPLF telah membunuh 100 pemuda di Kombolcha.

Juru bicara pemerintah, militer dan wilayah Amhara tidak membalas telepon untuk meminta komentar lebih lanjut pada hari Selasa.

Pada Senin malam, pasukan Tigrayan mengatakan mereka telah bergabung dengan para pejuang dari pasukan Oromo yang juga memerangi pemerintah pusat. Oromo adalah kelompok etnis terbesar di Ethiopia. Banyak pemimpin politik mereka saat ini berada di penjara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "sangat prihatin" dengan perkembangan terakhir di Ethiopia, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric. "Stabilitas Ethiopia dan kawasan yang lebih luas dipertaruhkan," kata Dujarric.