Kudeta Militer Sudan Diprotes Rakyat dan Komunitas Internasional

Reporter

Tempo.co

Kamis, 28 Oktober 2021 13:00 WIB

Warga menggelar aksi protes menentang Kudeta Militer di Khartoum, Sudan, 25 Oktober 2021. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima angkatan bersenjata Sudan Abdel Fattah al-Burhan mengatakan dia melakukan kudeta militer menggulingkan pemerintah sipil dengan alasan untuk menghindari perang saudara.

Namun para pengunjuk rasa turun ke jalan pada Selasa untuk berdemonstrasi menentang kudeta militer setelah sehari bentrokan mematikan.

Kudeta militer pada hari Senin menghentikan transisi Sudan ke demokrasi, dua tahun setelah pemberontakan rakyat menggulingkan otokrat Islam lama yang berkuasa Omar al-Bashir.

Berbicara pada konferensi pers pertamanya sejak mengumumkan pengambilalihan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan tentara tidak punya pilihan selain mengesampingkan politisi yang menghasut melawan angkatan bersenjata. Dia mengatakan tindakan militer tidak berarti kudeta.

"Bahaya yang kita saksikan minggu lalu bisa membawa negara itu ke dalam perang saudara," katanya, merujuk pada demonstrasi menentang kemungkinan kudeta, dikutip dari Reuters, 28 Oktober 2021.

Advertising
Advertising

Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang ditangkap pada hari Senin bersama dengan anggota kabinetnya yang lain, dibawa ke rumah Burhan sendiri, kata sang jenderal. "Perdana menteri ada di rumahnya. Namun, kami takut dia dalam bahaya sehingga dia ditempatkan bersama saya di rumah saya," katanya.

Kemudian pada hari Selasa, sumber yang dekat dengan Hamdok mengatakan dia dan istrinya saat ini berada di rumah mereka di bawah pengamanan yang ketat. Sumber keluarga mengatakan mereka tidak dapat menghubungi Hamdok atau istrinya melalui telepon.

Burhan telah muncul di TV pada hari Senin untuk mengumumkan pembubaran Dewan Berdaulat, sebuah badan yang dibentuk setelah penggulingan Bashir untuk berbagi kekuasaan antara militer dan warga sipil dan memimpin Sudan menuju pemilihan umum yang bebas.

Para pengunjuk rasa memblokir jalan selama apa yang disebut kementerian informasi sebagai kudeta militer di Khartoum, Sudan, 25 Oktober 2021. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Siddig Alsadig Almahdi dari Partai Umma, yang memiliki perwakilan di Dewan Berdaulat, ditangkap di rumahnya, dan aktivis Ismail Al-Tag, seorang pengacara yang aktif dalam protes anti-Bashir 2019, juga ditangkap, kata Menteri Luar Negeri Mariam Al-Sadiq Al-Mahdi mengatakan kepada Al Jazeera TV.

Laman Facebook kantor Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang tampaknya masih dikuasai loyalis Hamdok, menyebutkan sejumlah menteri dan politisi sipil masih ditahan di lokasi yang tidak diketahui. Saksi mata mengatakan orang tak dikenal menangkap Faiz al-Salik, mantan penasihat media Hamdok.

"Hamdok tetap menjadi otoritas eksekutif yang diakui oleh rakyat Sudan dan dunia", kata unggahan Facebook, menambahkan bahwa tidak ada alternatif selain protes, pemogokan dan pembangkangan sipil.

Pada Selasa malam, kelompok serikat pekerja Asosiasi Profesional Sudan mengatakan mereka memiliki laporan serangan balasan oleh pasukan kudeta di tempat berkumpulnya pengunjuk rasa di ibu kota Khartoum dan kota-kota lain.

Seorang pejabat kementerian kesehatan mengatakan tujuh orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan pada Senin.

Khartoum dan kota kembarnya Omdurman di seberang Sungai Nil sebagian dikunci pada hari Selasa, dengan toko-toko tutup dan gumpalan asap membubung dari tempat pengunjuk rasa membakar ban. Seruan untuk pemogokan umum dimainkan melalui pengeras suara masjid. Jalan dan jembatan diblokir oleh tentara atau barikade pengunjuk rasa.

Satu-satunya orang di jalan-jalan selain pengunjuk rasa adalah pasukan keamanan yang dikerahkan di sekitar istana presiden dan kementerian pertahanan.

Bank dan mesin ATM juga ditutup. Aplikasi ponsel yang banyak digunakan untuk pengiriman uang tidak dapat digunakan.

"Kami membayar harga untuk krisis ini," kata seorang pria berusia 50-an yang mencari obat di salah satu apotek yang stoknya hampir habis berkata dengan marah. "Kami tidak dapat bekerja, kami tidak dapat menemukan roti, tidak ada layanan, tidak ada uang," katanya kepada Reuters.

Sekelompok komite perlawanan lingkungan di Khartoum mengumumkan jadwal barikade dan protes lebih lanjut. Gambar di media sosial menunjukkan protes jalanan baru pada hari Selasa di kota-kota Atbara, Dongola, Elobeid dan Port Sudan.

Militer tampaknya telah meremehkan oposisi sipil di jalan, menurut Jonas Horner dari International Crisis Group.

"Mereka belum belajar dari pengalaman mereka. Seperti yang kita lihat pasca-revolusi dan pasca-Bashir, jalan-jalan ditentukan dan warga sipil rela mati untuk ini," kata Horner.

Warga menggelar aksi protes menentang Kudeta Militer di Khartoum, Sudan, 25 Oktober 2021. REUTERS/El Tayeb Siddig

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara dengan Hamdok pada Selasa, menyambut pembebasannya dan mengulangi seruan kepada militer Sudan untuk membebaskan semua pemimpin sipil yang ditahan, kata Departemen Luar Negeri.

Duta besar untuk Sudan dari 12 negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Cina, dan Prancis, telah menolak kudeta militer, kata sumber diplomatik pada Selasa.

Duta Besar untuk Belgia dan Uni Eropa, Jenewa dan badan-badan PBB, Cina, Afrika Selatan, Qatar, Kuwait, Turki, Swedia dan Kanada juga menandatangani pernyataan tersebut, yang mengatakan para utusan mendukung perlawanan rakyat terhadap kudeta militer.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mencari berbagai alat ekonomi untuk menanggapi kudeta militer dan telah melakukan kontak dekat dengan negara-negara Teluk, kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan.

Negara-negara Barat mengecam kudeta itu, menyerukan agar menteri-menteri kabinet yang ditahan dibebaskan dan mengatakan mereka akan menghentikan bantuan vital jika militer tidak memulihkan pembagian kekuasaan dengan warga sipil.

Misi Jerman untuk PBB mengatakan di Twitter bahwa mereka menangguhkan bantuan sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dewan Keamanan PBB bertemu di Sudan tetapi tidak ada pernyataan segera, kata para diplomat. Sekjen PBB Antonio Guterres pada Selasa mengecam apa yang dia sebut "epidemi kudeta" karena Sudan adalah yang terbaru dalam serangkaian kudeta militer di Myanmar, Mali dan Guinea dan percobaan kudeta di beberapa negara lain.

Baca juga: Ketika Ajakan Menentang Kudeta Sudan Diserukan dari Pengeras Masjid

REUTERS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Anak Pemimpin Sudan Tewas dalam Kecelakaan di Turki

2 hari lalu

Anak Pemimpin Sudan Tewas dalam Kecelakaan di Turki

Anak panglima militer dan pemimpin de facto Sudan meninggal di rumah sakit setelah kecelakaan lalu lintas di Turki.

Baca Selengkapnya

10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Indonesia Termasuk?

14 hari lalu

10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Indonesia Termasuk?

Ada 10 negara yang paling tidak aman di dunia dan tidak disarankan untuk berkunjung ke sana. Siapa saja?

Baca Selengkapnya

800.000 Orang Berisiko Hadapi Bahaya Ekstrem di Sudan

16 hari lalu

800.000 Orang Berisiko Hadapi Bahaya Ekstrem di Sudan

PBB telah memperingatkan bahaya yang akan menimpa setidaknya 800.000 warga Sudan ketika pertempuran semakin intensif dan meluas di Darfur.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Iran Siap Hadapi Israel, Sejarah Kudeta di Myanmar

18 hari lalu

Top 3 Dunia: Iran Siap Hadapi Israel, Sejarah Kudeta di Myanmar

Top 3 dunia adalah Iran siap menghadapi serangan Israel, sejarah kudeta di Myanmar hingga Netanyahu mengancam.

Baca Selengkapnya

Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

19 hari lalu

Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

Myanmar, yang dulunya dikenal sebagai Burma itu telah lama dianggap sebagai negara paria ketika berada di bawah kekuasaan junta militer yang menindas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan Rp 30 Miliar ke Palestina dan Sudan

34 hari lalu

Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan Rp 30 Miliar ke Palestina dan Sudan

Presiden Jokowi melepas bantuan kemanusiaan pemerintah untuk Palestina dan Sudan.

Baca Selengkapnya

Hampir 5 Juta Warga Sudan Kelaparan

37 hari lalu

Hampir 5 Juta Warga Sudan Kelaparan

IPC menemukan hampir lima juta warga Sudan mengalami kelaparan karena dampak perang dan anjloknya produksi sereal

Baca Selengkapnya

Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

41 hari lalu

Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

Kudera merangkak disebut sebagai kudeta yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno, apa itu?

Baca Selengkapnya

BNPB Kirim Bantuan untuk Palestina dan Sudan: Masing-masing Rp 15,49 Miliar

41 hari lalu

BNPB Kirim Bantuan untuk Palestina dan Sudan: Masing-masing Rp 15,49 Miliar

Bantuan yang akan diberikan dari BNPB untuk Palestina dan Sudan, akan sampai pekan depan. Bantuan diambil dari dana siap pakai BNPB.

Baca Selengkapnya

Indonesia Beri Bantuan Kesehatan Senilai 1 Juta Dolar untuk Palestina dan Sudan

41 hari lalu

Indonesia Beri Bantuan Kesehatan Senilai 1 Juta Dolar untuk Palestina dan Sudan

Kesepakatan pemberian bantuan untuk Palestina dan Sudan dilakukan setelah pembahasan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya