TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat mengatakan prihatin tentang "afiliasi dan rekam jejak" dari sejumlah tokoh Taliban yang duduk di pemerintahan baru Afghanistan.

"Kami juga menegaskan kembali harapan kami yang jelas bahwa Taliban memastikan bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain dan memungkinkan akses kemanusiaan untuk mendukung rakyat Afghanistan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Aljazeera, Rabu, 8 September 2021.

Taliban telah mengumumkan kabinet pemerintahan Afghanistan. Mohammad Hasan Akhund, salah seorang tangan kanan mendiang pendiri kelompok itu Mullah Omar, akan menjadi kepala pemerintahan sementara.

Menurut CNN, dua anggota senior jaringan Haqqani, sebuah kelompok yang disebut AS bersekutu dengan Taliban dan al Qaeda, juga akan berada di pemerintahan sementara. Keduanya telah dijatuhi sanksi oleh PBB dan AS.

Sirajuddin Haqqani, yang menjadi salah satu dari dua wakil pemimpin Taliban sejak 2016, masuk daftar "paling dicari" FBI. Ia dihargai 10 juta dolar AS bagi yang bisa menangkapnya.

Khalil Haqqani, paman Sirajuddin, diangkat sebagai pejabat menteri urusan pengungsi. Dia dihargai 5 juta dolar AS untuk hubungan masa lalunya dengan al Qaeda.

Empat pria yang menerima posisi senior di pemerintahan sebelumnya telah ditahan oleh AS di Teluk Guantanamo, dan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan dengan Sersan. Bowe Bergdahl pada tahun 2014.

Taliban menunjuk NoorullahNoori sebagai penjabat menteri perbatasan dan urusan suku, AbdulHaqWasiq sebagai penjabat direktur intelijen, KhairullahKhair menjadi penjabat menteri informasi dan kebudayaan dan MohammadFazilMazloom sebagai wakil menteri pertahanan.

Tahanan kelima yang dibebaskan dalam pertukaran 2014, Mohammed Nabi Omari, ditunjuk sebagai gubernur baru provinsi tenggara Khost.

Mereka sebagian besar adalah pejabat tingkat menengah hingga tinggi dalam rezim Taliban yang digulingkan dari kekuasaan pada tahun 2001 dan telah ditahan di awal perang di Afghanistan.

Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan kepada wartawan di New York bahwa hanya "penyelesaian yang dinegosiasikan dan inklusif yang akan membawa perdamaian berkelanjutan di Afghanistan".

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dia akan mengikuti arah pemerintahan baru di masa depan

“Seperti yang Anda ketahui sekarang, sulit untuk menyebutnya permanen, tetapi kabinet sementara telah diumumkan,” kata Erdogan kepada wartawan saat mendampingi Presiden Kongo Felix Tshisekedi di Istambul.