TEMPO.CO, Jakarta - Taliban telah mengumumkan kabinet pemerintahan Afghanistan. Mohammad Hasan Akhund, salah seorang tangan kanan mendiang pendiri kelompok itu Mullah Omar, akan menjadi kepala pemerintahan sementara.

Daftar anggota kabinet yang diumumkan oleh juru bicara Zabihullah Mujahid, Selasa, 7 September 2021, didominasi oleh anggota senior Taliban dan tidak ada wanita.

Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban, akan menjadi wakil pemimpin. sedangkan Sirajuddin Haqqani, putra pendiri Jaringan Haqqani, ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Pamannya, Khalil Haqqani, ditunjuk sebagai menteri urusan pengungsi.

Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Hedayatullah Badri akan menjadi menteri keuangan, sementara Amir Khan Muttaqi, seorang negosiator Taliban di Doha, diangkat menjadi menteri luar negeri.

“Imarah Islam memutuskan untuk menunjuk dan mengumumkan kabinet sementara untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah yang diperlukan,” kata Mujahid, yang menyebut 33 anggota “pemerintahan Islam baru” dan mengatakan jabatan yang tersisa akan diumumkan setelah pertimbangan yang cermat.

Berbicara pada konferensi pers di ibukota Afghanistan, Kabul, Mujahid menekankan kabinet adalah pemerintah "bertindak" dan bahwa kelompok itu akan "mencoba mengambil orang dari bagian lain negara".

Menurut Aljazeera, Akhund, yang akan menjadi penjabat perdana menteri, ada dalam daftar sanksi PBB.

Berasal dari Kandahar, tempat kelahiran Taliban, Akhund sebelumnya adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri dari 1996 hingga 2001, ketika AS menyerbu Afghanistan.

Dia sebelumnya dikenal sebagai pimpinan Rehbari Shura, badan pembuat keputusan Taliban.

Menteri dalam negeri Haqqani adalah putra dari pendiri jaringan Haqqani, yang ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh Amerika Serikat. Dia adalah salah satu orang yang paling dicari FBI.

Sebagian besar dari anggota kabinet berasal dari etnis Pashtun.

Taliban yang menggulingkan pemerintahan dukungan Barat pada 15 Agustus 2021, menjanjikan pemerintah inklusif dan mewakili susunan etnis Afghanistan yang kompleks. Namun tampaknya perempuan tidak mungkin dimasukkan di tingkat atas pemerintahan.

Pemimpin tertinggi Taliban, Mullah Haibatullah Akhunzada, mengatakan pemerintah baru akan bekerja untuk menegakkan hukum syariah di Afghanistan.

“Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini,” katanya.

Dia mengatakan kepada rakyat Afghanistan bahwa kepemimpinan baru akan memastikan "perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang langgeng", dan menambahkan bahwa "orang-orang tidak boleh mencoba meninggalkan negara itu".

“Imarah Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun,” katanya.

“Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem dan Afghanistan dan dengan cara ini, kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang.”