TEMPO.CO, Jakarta - Berita top 3 dunia kemarin dimulai dari dari pejabat bank sentral Afghanistan yang meminta Amerika Serikat memberi akses aset negara ke Taliban. Saat ini sebagian besar aset senilai US$ 10 miliar yang dipegang oleh bank sentral Afghanistan sebagian besar berada di luar negeri.

Berita lainnya adalah Italia memperluas penggunaan dokumen kesehatan Kartu Hijau (Green Pass) semacam sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat bepergian. Terakhir adalah kisah Beheshta Arghand, wartawati pertama pewawancara Taliban yang akhirnya mengungsi. Berikut berita selengkapnya:

1. Pejabat Bank Sentral Afghanistan Minta Amerika Beri Akses Aset Negara ke Taliban

Seorang anggota dewan senior bank sentral Afghanistan mendesak Departemen Keuangan AS dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memberikan akses terbatas kepada pemerintah yang dipimpin Taliban ke cadangan negara atau Afghanistan menderita bencana ekonomi.

Taliban mengambil alih Afghanistan dengan serangan kilat, tetapi tampaknya tidak mungkin para militan akan mendapatkan akses cepat ke sebagian besar aset negara senilai US$10 miliar (Rp142,7 triliun) yang dipegang oleh Da Afghanistan Bank (DAB), yang sebagian besar berada di luar negeri, menurut Reuters, 2 September 2021.

Pemerintahan Joe Biden mengatakan aset bank sentral apa pun yang dimiliki pemerintah Afghanistan di Amerika Serikat tidak akan diberikan untuk Taliban, dan IMF mengatakan Afghanistan tidak akan memiliki akses ke pemberi pinjaman.

Shah Mehrabi, seorang profesor ekonomi di Montgomery College di Maryland dan anggota dewan bank sentral Afghanistan sejak 2002, mengatakan kepada Reuters pada Rabu, Afghanistan menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan yang tak terhindarkan jika cadangan internasionalnya tetap dibekukan.

Mehrabi menekankan dia tidak berbicara atas nama Taliban tetapi meminta ini dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan. Dia mengatakan berencana bertemu dengan anggota parlemen AS minggu ini, dan berharap untuk segera berbicara dengan pejabat Departemen Keuangan AS.

"Jika komunitas internasional ingin mencegah keruntuhan ekonomi, salah satu caranya adalah dengan mengizinkan Afghanistan memperoleh akses terbatas dan terpantau ke cadangannya," katanya.

"Tidak memiliki akses akan mencekik ekonomi Afghanistan, dan secara langsung merugikan rakyat Afghanistan, dengan keluarga yang semakin terjerumus ke dalam kemiskinan."

Mehrabi mengusulkan agar Amerika Serikat mengizinkan pemerintah baru di Kabul dengan jumlah akses terbatas setiap bulan, mungkin dalam kisaran US$100 juta hingga US$125 juta (Rp1,4 miliar hingga Rp1,7 miliar) sebagai permulaan, yang akan dipantau oleh auditor independen.

"Pemerintahan Biden harus bernegosiasi dengan Taliban mengenai uang itu dengan cara yang sama seperti mereka merundingkan evakuasi," katanya.

Jika aset tetap sepenuhnya dibekukan, maka inflasi akan terus melonjak, warga Afghanistan tidak akan mampu membeli kebutuhan dasar, dan bank sentral akan kehilangan alat utamanya untuk melakukan kebijakan moneter, katanya.

Taliban dapat bertahan hidup melalui bea cukai, meningkatkan produksi opium, atau menjual peralatan militer Amerika yang disita, tetapi setiap hari warga Afghanistan akan menderita dan hanya bergantung pada bantuan internasional jika negara itu tidak memiliki akses ke mata uang, ujar Mehrabi.

Setelah hampir 20 tahun intervensi Amerika, ekonomi Afghanistan sangat bergantung pada dolar, dan impor yang sebagian besar harus dibeli dengan mata uang asing, katanya.

Dengan cadangan luar negeri yang dibekukan Da Afghanistan Bank tidak bisa bekerja maksimal, yang sejauh ini diizinkan untuk melanjutkan pekerjaannya di bawah Taliban, kata Mehrabi, menekankan bank sentral hanya sebatas institusi non-politik berdasarkan teknokrasi.

"Pekerjaan mereka di sana tidak didasarkan pada siapa yang berkuasa," katanya, mencatat bahwa dia belum berhubungan secara pribadi dengan perwakilan Taliban, tetapi setiap hari berhubungan dengan rekan-rekan yang menjalankan operasi di sana sekarang.

Ajmal Ahmady, yang memimpin bank sentral hingga perebutan Kabul, mengatakan sekitar US$7 miliar (Rp99,9 triliun) aset DAB disimpan sebagai campuran uang tunai, emas, obligasi, dan investasi lain di Federal Reserve AS.

Sebagian besar sisanya ada di rekening internasional lainnya dan di Bank for International Settlements, bank untuk bank sentral yang berbasis di Swiss, dan tidak secara fisik di brankas DAB, katanya, menyisakan sekitar 0,2% atau kurang dari total yang dapat diakses oleh Taliban.

<!--more-->

2. Syarat Sertifikat Vaksin Diperluas di Italia, Jerman Anggap seperti Nazi

Italia memperluas penggunaan dokumen kesehatan Kartu Hijau (Green Pass) semacam sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat bepergian dengan kereta api cepat, pesawat, feri, dan bus antar-wilayah. Namun di Jerman, pemerintah melarang perusahaan menanyakan status vaksinasi karyawannya.

Kartu Hijau dalam bentuk sertifikat digital atau kertas menunjukkan apakah seseorang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19, telah dites negatif, atau baru saja pulih dari virus.

Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, membuat ketentuan itu pada awal musim panas untuk mendorong orang mau divaksin. Awalnya, Green Pass diperlukan untuk memasuki tempat budaya dan rekreasi, tetapi cakupannya secara bertahap diperluas.

Skema tersebut telah memicu protes oleh sejumlah warga Italia yang menganggapnya sebagai melanggar kebebasan. Para penentang berniat memblokir lalu lintas kereta api pada demonstrasi yang akan diadakan Rabu waktu setempat.

Namun, dengan 70,1 persen dari populasi Italia berusia di atas 12 tahun divaksin penuh, sebagian besar orang tampaknya mendukung upaya inokulasi dan penggunaan Kartu Hijau.

"Mereka berhak meminta Kartu Hijau. Jika Anda tidak mau divaksin maka tetap di rumah dan jangan bepergian," kata warga Roma Alessia Colombi di stasiun kereta utama kota itu.

Sekitar 129.221 orang meninggal karena virus corona di Italia sejak pandemi melanda tahun lalu, jumlah kematian tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris. Kasus-kasus baru bertahan relatif stabil pada Agustus, tetapi dokter khawatir varian Delta yang lebih menular dapat menyebabkan lonjakan infeksi baru dalam beberapa minggu mendatang.

Italia memperluas penggunaan dokumen kesehatan Kartu Hijau (Green Pass) pada Rabu, sehingga wajib bagi orang-orang untuk memilikinya saat bepergian dengan kereta api berkecepatan tinggi, pesawat, feri, dan bus antarwilayah.

Kartu Hijau adalah sertifikat digital atau kertas yang menunjukkan apakah seseorang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19, telah dites negatif, atau baru saja pulih dari virus.

Perdana Menteri Mario Draghi memperkenalkan izin itu pada awal musim panas untuk mencoba mendorong orang agar divaksin. Awalnya, karu vaksin diperlukan untuk memasuki banyak tempat budaya dan rekreasi, tetapi cakupannya secara bertahap diperluas.

Skema tersebut telah memicu protes oleh beberapa orang Italia yang mengatakan itu menginjak-injak kebebasan, dan penentang telah bersumpah untuk memblokir lalu lintas kereta api pada demonstrasi yang akan diadakan pada Rabu.

Namun, dengan 70,1% dari semua orang Italia yang berusia di atas 12 tahun divaksin penuh, sebagian besar orang tampaknya mendukung upaya inokulasi dan penggunaan Kartu Hijau.

"Mereka berhak meminta Kartu Hijau. Jika Anda tidak ingin mendapatkan vaksin maka tetap di rumah dan jangan bepergian," kata warga Roma Alessia Colombi di stasiun kereta utama kota itu.

Sekitar 129.221 orang telah meninggal karena virus corona di Italia sejak pandemi melanda tahun lalu, jumlah kematian tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris. Kasus-kasus baru bertahan relatif stabil pada Agustus, tetapi dokter khawatir varian Delta yang lebih menular dapat menyebabkan lonjakan infeksi baru dalam beberapa minggu mendatang.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

3. Beheshta Arghand, Wartawati Pertama Pewawancara Taliban Akhirnya Mengungsi

Seorang pembawa berita Tolo News, Afghanistan, Beheshta Arghand, sempat menjadi sorotan ketika dia mewawancarai pimpinan Taliban hanya beberapa hari setelah mereka menguasai Kabul.

Dua minggu kemudian, dia akhirnya meninggalkan negaranya di tengah ketakutan akan keselamatannya, demikian dilaporkan BBC, Rabu (1/9/2021).

Kepada Reuters, Arghand yang kini berada di Doha, Qatar, menceritakan bagaimana detik-detik mengejutkan ketika tiba-tiba pentolan Taliban muncul di studio televisi Tolo News, dua hari setelah menjatuhkan pemerintahan Afghanistan pada 15 Agustus 2021.

Arghand mengatakan, ia harus mengatur nafasnya dan menyesuaikan jilbabnya agar terlihat lebih seperti jilbab tradisional yang pas ketika seorang pejabat Taliban muncul, tanpa diundang, di studionya, meminta untuk diwawancarai.

Itu hanya dua hari setelah Taliban mengambil alih Kabul. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya untuk memastikan tidak ada bagian lain yang terlihat dan mulai melontarkan pertanyaannya.

Wawancara langsungnya menjadi berita utama di seluruh dunia saat ia menjadi jurnalis wanita Afghanistan pertama yang menanyai anggota kelompok garis keras itu.

"(Untungnya) saya selalu mengenakan pakaian panjang di studio karena kami menghadapi orang dengan pikiran yang berbeda," kata wanita berusia 23 tahun itu kepada Reuters di Doha, tempat dia tinggal sejak melarikan diri dari Afghanistan pada 24 Agustus dengan bantuan peraih Nobel, Malala Yousafzai.

"Taliban tidak bisa menerima perempuan. Ketika sekelompok orang tidak menerima Anda sebagai manusia, mereka memiliki gambaran di benak mereka tentang Anda, itu sangat sulit," katanya.

Wawancara itu, bagian dari kampanye media Taliban yang lebih luas, bertujuan untuk menunjukkan wajah yang lebih moderat karena mereka berjanji akan menghormati hak-hak perempuan dan memasukkan faksi-faksi Afghanistan lainnya dalam kesepakatan pembagian kekuasaan.

Arghand berada di lokasi syuting ketika pejabat Taliban tiba.

"Saya melihat mereka datang (ke stasiun televisi). Saya kaget, saya kehilangan kendali ... saya berkata pada diri sendiri bahwa mungkin mereka datang untuk bertanya mengapa saya ada di studio," katanya.

Baca di sini untuk selengkapnya.

BBC | REUTERS