Waheedullah Hashimi (tengah), seorang komandan senior Taliban, saat dia berbicara dengan Reuters selama wawancara di sebuah lokasi yang dirahasiakan di dekat perbatasan Afganistan-Pakistan 17 Agustus 2021. [REUTERS/Stringer]
TEMPO.CO, Jakarta -Taliban membuka kemungkinan membentuk dewan pemerintahan untuk memimpin Afghanistan. Dikutip dari kantor berita Reuters, hal itu tengah didiskusikan dengan Pemimpin Agung Taliban, Haibatullah Akhundzada, dipertimbangkan sebagai pihak yang memiliki kendali penuh.
Selain membentuk dewan pemerintahan, Taliban juga berencana memperkuat sektor pertahanannya dengan mencoba merekrut personil-personil Militer Afghanistan yang ditinggalkan Presiden Ashraf Ghani.
"Kami akan mendekati mantan pilot dan tentara dari Militer Afghanistan untuk bergabung dengan pasukan kami...Sebagian besar dari mereka telah mendapatkan pelatihan di Turki dan Jerman dan Inggris" ujar pejabat senior Taliban, Waheedullah Hashimi, Rabu, 18 Agustus 2021.
Spesifik struktur pemerintahan, lanjut Hashimi, dewan pemerintahan bentukan Taliban akan mirip dengan struktur yang mereka pakai di periode 1996-2001. Pada periode tersebut, operasional harian Pemerintah Afghanistan dijalankan oleh dewan berisi orang-orang terpilih sementara Pemimpin Agung Mullah Omar mengendalikan dari balik layar.
Dengan struktur tersebut, maka Pemimpin Agung Taliban saat ini, Akhundzada, juga akan memimpin dari balik layar. Namun, kata Hashimi, tidak tertutup kemungkinan dia akan menunjuk orang yang bakal memerankan posisi presiden.
"Mungkin deputi dia yang akan memainkan peran presiden," ujar Hashimi menegaskan.
Perihal kapan akan ada kejelasan soal pemerintahan Afghanistan, Hashimi tidak memberikan estimasi. Ia berkata, bagaimana Afghanistan akan dipimpin masih dalam proses finalisasi dan pertemuan lebih lanjut bakal digelar pekan ini. Walau begitu, ia bisa memastikan demokrasi tak akan diterapkan.
"Tidak akan ada tempat untuk sistem demokrasi karena tidak memiliki basis di negeri kami. Taliban tidak akan mendiskusikan sistem politik apa yang akan diterapkan. Kami akan menerapkan Syariat Islam, titik." ujar Hashimi menegaskan.
