TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai oposisi Malaysia dan sekutu utamanya menolak permohonan dukungan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan imbalan reformasi politik dan pemilu, dan malah mendesak perdana menteri untuk segera mengundurkan diri.

Kabinet Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin telah goyah sejak menjabat pada Maret 2020 dengan mayoritas tipis dan koalisi yang tidak stabil. Dia telah menentang seruan untuk mundur, dengan tekanan mencapai puncaknya bulan ini setelah beberapa anggota parlemen dalam koalisinya yang berkuasa menarik dukungan.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Jumat, Muhyiddin Yassin mengakui untuk pertama kalinya bahwa ia tidak memiliki mayoritas dan mendesak anggota parlemen oposisi untuk mendukungnya dalam mosi percaya, dalam upaya untuk menopang pemerintahannya dan mencegah pemilu selama kebangkitan Covid-19, menurut laporan Reuters, 14 Agustus 2021.

Muhyiddin mengatakan setelah mosi tidak percaya selesai, akan ada pemerintahan yang lebih stabil dan inklusif yang mengakui masukan bipartisan dalam mengelola pandemi.

"Saya telah berbicara dengan teman-teman di Kabinet, menteri dan pemimpin di PN, untuk membuat keputusan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi saya," katanya, dikutip dari Malay Mail.

Sebagai imbalan atas dukungan mereka, Muhyiddin berjanji untuk mengamendemen konstitusi untuk membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi dua masa jabatan lima tahun, memperkenalkan undang-undang "anti-hopping" untuk mencegah pejabat terpilih pindah partai, dan memastikan usia pemilih minimum adalah langsung diturunkan menjadi 18 dari 21 tahun.

"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Malaysia di mana seorang perdana menteri mengakui bahwa dia telah kehilangan dukungan mayoritas namun terus secara terbuka meminta dukungan oposisi," kata blok oposisi utama Pakatan Harapan pada Jumat malam.

Pakatan Harapan menyebut Muhyiddin perdana menteri tanpa legitimasi, dan mengatakan tawarannya "tidak tulus".

Partai-partai oposisi dan sekutu utama Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mengecam tawaran Muhyiddin Yassin, yang juga mencakup peningkatan dana untuk anggota parlemen oposisi, menyebutnya sebagai "penyuapan".

UMNO, yang mengatakan Muhyiddin Yassin wajib mengundurkan diri, sering menentang perdana menteri bahkan setelah setuju untuk membentuk pemerintahan dengannya tahun lalu. Beberapa anggota parlemen UMNO menarik dukungan untuknya bulan ini.

"UMNO tidak dapat mempertimbangkan semua tawaran dari seseorang yang tidak lagi memiliki legitimasi" sebagai perdana menteri, kata presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi.

Pada Jumat, Menteri Wilayah Federal Tan Sri Annuar Musa telah mendesak Ketua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun untuk mengklarifikasi klaim hilangnya dukungan mayoritas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di parlemen Malaysia.

Baca juga: Oposisi Yakin PM Malaysia Muhyiddin Yassin Akan Kehilangan Jabatannya

REUTERS | MALAY MAIL