Pelaku Usaha Minta Selandia Baru Buka Perbatasan

Reporter

Tempo.co

Senin, 9 Agustus 2021 21:38 WIB

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern selama konferensi pers bersama dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker di Brussels, Belgia 25 Januari 2019. [REUTERS / Yves Herman]

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berencana mengutarakan sejumlah rencana pada pekan ini terkait pembukaan kembali wilayah-wilayah perbatasan negara itu. Ardern saat ini sedang berada dalam tekanan dari sektor bisnis dan publik yang menghadapi kekurangan tenaga kerja, di mana hal khawatirkan oleh anggota parlemen bisa memicu terjadinya inflasi.

Perdana Menteri Ardern mendapat pujian karena bisa menekan penularan Covid-19 antar masyarakat lokal melalui strategi eleminasi, memberlakukan lockdown yang ketat dan menutup pintu-pintu perbatasan dengan wilayah internasional pada Maret 2020.

Akan tetapi, taktik ini sekarang menjadi beban bagi perekonomian Selandia Baru, yang bergantung pada imigran sebagai tenaga kerja. Para pelaku bisnis di sana, sekarang harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membayar karyawan, padahal output mereka sedang rendah.

Advertising
Advertising

Perdana Menteri Jacinda Ardern meninggalkan konferensi persnya setelah mengumumkan bahwa dia telah memecat Iain Lees-Galloway.[Foto Mark Mitchell/NZ Herald]

Sektor produk-produk susu, holtikultura, perumahan, jasa, kesehatan dan sektor publik lainnya melaporkan mereka kekurangan tenaga kerja. Mereka menuntut Pemerintah Selandia Baru untuk membuka palang perbatasan.

Tekanan mulai terlihat ketika pada Senin, 9 Agustus 2021, ada sekitar bidan di 1.500 rumah sakit melakukan aksi mogok kerja. Sebab mereka sekarang harus lembur gara-gara kurangnya tenaga kerja.

Sebelumnya lebih dari 30 ribu perawat pada bulan ini melakukan aksi mogok kerja untuk kedua kalinya. Mereka menuntut gaji dan kondisi kerja yang lebih baik, di tengah kurangnya pasokan tenaga kerja.

Selandia Baru mencatat ada sekitar 2.500 kasus positif Covid-19 di sana. Dari jumlah itu, 26 kasus berujung dengan kematian.

Jumlah itu adalah yang paling sedikit di dunia dan bisa membantu Ardern mendapatkan kembali kekuasannya pada pemilu akhir Oktober mendatang. Selandia Baru terakhir kalinya melaporkan kasus postif Covid-19 antar masyarakat lokal pada Februari 2021.

Baca juga: Kontroversi Laurel Hubbard, Transgender yang Bertanding di Olimpiade Tokyo

Sumber: Reuters

Berita terkait

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

2 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

8 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

11 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

22 jam lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Survei Buktikan Jobseeker dengan Keterampilan AI Lebih Laku di Pasar Tenaga Kerja

2 hari lalu

Survei Buktikan Jobseeker dengan Keterampilan AI Lebih Laku di Pasar Tenaga Kerja

Keterampilan menguasai AI semakin dicari oleh perusahaan di skala global. Belum diimbangi skema pendidikan yang tepat.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

7 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

7 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

9 hari lalu

Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan

Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

11 hari lalu

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.

Baca Selengkapnya