Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berbicara selama sesi majelis rendah parlemen, di Kuala Lumpur, Malaysia 26 Juli 2021. [Departemen Informasi Malaysia/Famer Roheni/Handout via Reuters/Files]
TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai pihak meragukan klaim PM Malaysia Muhyiddin Yassin bahwa ia akan memiliki cukup dukungan untuk bertahan. Hal tersebut menjelang digelarnya voting mosi tidak percaya yang akan digelar bulan depan dan menentukan status Yassin ke depannya.
Salah satu keraguan datang dari blok oposisi, Pakatan Harapan. Mereka mengklaim sudah melakukan sejumlah perhitungan dan hasilnya tidak ada yang menguntungkan Yassin. Adapun mereka meminta mosi tidak percaya untuk segera dilaksanakan dibanding baru digelar bulan September nanti.
"Setelah para pimpinan Pakatan Harapan membuat sejumlah perhitungan dengan teman sesama oposisi, sangat jelas Muhyiddin tidak menyampaikan kebenaran," ujar pernyatan pers Pakatan Harapan, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 5 Agustus 2021.
Tak hanya Pakatan Harapan yang ragu, Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) pun juga. Padahal, UMNO berada pada koalisi penguasa. Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, mengatakan lebih dari delapan anggota parlemen menarik dukungan terhadap Muhyiddin Yassin.
Sebagai catatan, UMNO beberapa kali mempertanyakan dan mengkritik kepemimpinan Muhyiddin, bahkan setelah menjadi satu koalisi tahun lalu. Namun, Muhyiddin tetap bisa bertahan selama ini karena separuh dari isi UMNO mendukungnya. Jika tidak, karir Muhyiddin Yassin sebagai PM mungkin akan singkat.
Muhyiddin, hingga berita ini ditulis, masih pede dirinya akan bisa mempertahankan jabatannya. Ia pun menuding adanya upaya untuk menjatuhkannya dipicu oleh partai-partai tertentu yang permintaannya tak ia setujui, termasuk keringanan hukuman kasus korupsi.
Sejumlah pejabat UMNO memang terjerat perkara korupsi ketika kalah dalam pemilu 2018. Mantan PM Najib Razak dan Presiden Partai Hamidi adalah dua di antaranya.
Diberitakan sebelumnya, adanya desakan untuk memakzulkan Muhyiddin Yassin bermula dari keputusannya mencabut status darurat nasional COVID-19 Malaysia. Ternyata, pencabutan itu dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Raja Malaysia. Dengan kata lain, Muhyiddin Yassin melangkahi raja dan hal itu digunakan oposisinya untuk mencoba menjatuhkan ia.
