TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Tunisia Kais Saied menyatakan departemen Departemen Kesehatan Militer akan mengambil alih manajemen krisis kesehatan di tengah wabah Covid-19. Pengambilalihan manajemen krisis tersebut di tengah meningkatnya eskalasi perebutan kekuasaan dengan perdana menteri.

Tunisia sedang berjuang untuk mengatasi gempuran virus Covid-19. Bangsal bangsal perawatan intensif penuh dan beban dokter meningkat akibat banyaknya kasus dan kematian serta kurangnya pasokan oksigen.

Pernyataan Saied muncul setelah Perdana Menteri Hichem Mechichi memecat Menteri Kesehatan Faouzi Mehdi pada Selasa lalu. Pemecatan terjadi di tudingan lambannya kinerja pemerintah melawan pandemi Covid-19 dan vaksinasi.

Mechichi menuduh Mehdi yang dekat dengan Saied, membuat keputusan kriminal. Akibat keputusan tersebut, terjadi kepadatan dan kekacauan di pusat vaksinasi.

Tapi Saied, yang berselisih dengan Mechichi atas kekuatan dan aliansi politik masing-masing, mengatakan bahwa kekacauan di pusat vaksinasi pada Selasa lalu disebabkan masuknya para politisi yang ikut mengatur antrean vaksin.

"Departemen Kesehatan Militer akan mengambil alih manajemen krisis kesehatan di negara ini," katanya dalam komentar kepada penyiar milik Saudi Al Arabiya saat berkunjung ke pusat vaksinasi di Tunis.

Tunisia menerima bantuan vaksin dari Eropa dan negara-negara Arab sebanyak tiga juta dosis. Rumah sakit lapangan juga menderita krisis keuangan terburuk serta di ambang kebangkrutan.

Negara di Afrika Utara itu melaporkan sekitar 18.000 kematian dan lebih dari 550.000 kasus infeksi virus corona sejak pandemi tahun lalu. Sementara vaksinasi terbilang lamban. Baru 940.000 orang yang telah divaksinasi lengkap dari total 11,6 juta penduduk.

Baca: Menkes Tunisia Dipecat Akibat Dinilai Tak Becus Tangani Covid-19

DEWI RINA | REUTERS