TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berencana merombak operasional COVAX karena masih kurang maksimalnya distribusi vaksin COVID-19 ke negara-negara tertinggal. Di sisi lain, hal itu juga dipicu masih dikesampingkannya skema distribusi vaksin COVID-19 via COVAX oleh beberapa negara maju.

Perombakan tersebut terungkap dari dokumen internal WHO yang didapat oleh kantor berita Reuters. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa dalam kondisi sekarang, COVAX tidak akan bisa mencapai target distribusi 2 miliar dosis vaksin COVID-19 per akhir 2021. WHO tidak ingin hal itu terulang di tahun 2022, oleh karenanya COVAX harus diperbaiki cara kerjanya.

Ada beberapa perubahan yang direncanakan WHO. Mengutip isi dokumen, perubahan itu meliputi perubahan pendanaan, pemilihan tujuan pengiriman, serta mengurangi keterlibatan negara maju sebagai pendonor maupun penerima vaksin COVID-19. Jika tak ada halangan, poin-poin itu akan dipresentasikan ke GAVI, rekan COVAX, Kamis ini, 24 Juni 2021.

Botol berlabel "AstraZeneca COVID-19 Coronavirus Vaccine" dan jarum suntik terlihat di depan logo AstraZeneca yang dipajang, dalam foto ilustrasi yang diambil 14 Maret 2021. [REUTERS/Dado Ruvic]

"Usulan yang ada, di mana perlu persetujuan dewan direksi, adalah memfokuskan pengadaan vaksin dari peserta yang menggunakan dana sendiri dan membutuhkan bantuan COVAX. Hal itu akan menyederhanakan operasi dan mengurangi resiko finansial berdasarkan studi sepanjang tahun," ujar juru bicara Gavi dalam keterangan persnya, Kamis ini.

Berdasarkan pengalaman selama ini, negara-negara kaya cenderung memilih untuk mengurus sendiri donasi vaksin COVID-19nya dan menjadikan COVAX sebagai alternatif atau pendamping. Beberapa negara yang melakukannya adalah Amerika, Jepang, dan sejumlah negara Eropa.

Keputusan tersebut kebanyakan didasari kepentingan diplomatik dan komersil. Mereka ingin memperkuat hubungan atau pengaruh di negara tujuan donasi. Menurut WHO, hal tersebut seharusnya dihindari karena membuat distribusi vaksin jadi tak sampai ke negara yang membutuhkan.

Keinginan WHO, semua pemesanan dan distribusi dilakukan via COVAX, agar merata. Sebagai contoh, jika Amerika ingin menyumbang ke Indonesia, mereka bisa memesan ke COVAX untuk kemudian ditalangi pemesanan dan distribusinya. Namun, hasil evaluasi mendapati skema tersebut terlalu beresiko secara finansial untuk COVAX sehingga perlu diubah.

Karyawan berjalan di dekat "envirotainer" berisi vaksin COVID-19 AstraZeneca saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin, 8 Maret 2021. Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca bagian awal dari batch pertama skema kerja sama global untuk vaksin dan imunisasi (GAVI) COVAX Facility tiba di Bio Farma yang selanjutnya akan diproses dan didistribusikan guna mempercepat target vaksinasi yang merata ke seluruh penduduk Indonesia. ANTARA FOTO/Novrian Arbi

"Model (skema) COVAX akan didesain ulang dengan syarat dan kondisi yang lebih rigid, sederhana, dan mengurangi resiko finansial untuk mempertahankan negara yang membutuhkan fasilitas COVAX,"

"Ke depan, mereka yang ingin memesan vaksin COVID-19 via COVAX harus membayar tunai," ujar evaluasi COVAX dan WHO.

Per berita ini ditulis, ada 190 negara yang menjadi anggota COVAX. Namun, sepertiga di antaranya tidak menggunakan vaksin yang diberikan. Selain itu, baru 40 yang sudah memulai vaksinasi COVID-19. Jumlah itu diperkirakan akan turun menjadi 120-130 akibat perombakan.

Soal donasi, COVAX sudah mendapat surplus vaksin dari berbagai negara dan juga donasi sebesar US$10 miliar. Namun, gangguan rantai pasokan dari negara-negara manufaktur vaksin membuat distribusi tidak sesuai target sejauh ini. COVAX baru mendistribusikan 90 juta dosis vaksin COVID-19. Harapannya, 2022 situasi berubah lewat perombakan yang ada

Baca juga: WHO Minta Perusahaan Farmasi Beri 50 Persen Volume Vaksin COVID-19 ke COVAX

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA | REUTERS