TEMPO.CO, - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk kembali Antonio Guterres sebagai sekretaris jenderal untuk masa jabatan lima tahun kedua.

"Saya akan memberikan segalanya untuk memastikan tumbuh kepercayaan antara dan di antara negara-negara besar dan kecil, guna membangun jembatan serta terlibat tanpa henti dalam membangun kepercayaan," kata Guterres kepada Majelis Umum setelah mengambil sumpah jabatan dikutip dari Reuters, Jumat, 18 Juni 2021.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada awal bulan ini merekomendasikan Majelis Umum untuk mengangkat kembali Guterres. Masa jabatan keduanya dimulai pada 1 Januari 2022.

Guterres pertama kali menjadi Sekjen PBB saat menggantikan Ban Ki-moon pada Januari 2017, hanya beberapa minggu sebelum Donald Trump menjadi presiden AS. Sebagian besar masa jabatan pertamanya difokuskan untuk menenangkan Trump, yang mempertanyakan nilai PBB dan multilateralisme.

Hal tersebut wajar dilakukan lantaran Amerika Serikat adalah penyumbang keuangan terbesar PBB yang bertanggung jawab atas 22 persen anggaran reguler dan sekitar seperempat anggaran pemeliharaan perdamaian. Terlebih Trump sempat menghentikan pemberian dana dari AS untuk badan-badan PBB.

Presiden Joe Biden, yang mulai menjabat pada Januari, mulai membatalkan kebijakan Trump dan membawa AS terlibat kembali dengan badan dunia itu.

Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas-Greenfield mengatakan PBB menghadapi tantangan bersejarah, tetapi dia yakin di bawah kepemimpinan Guterres akan lebih banyak perdamaian, keamanan, dan kemakmuran. "Ini akan membutuhkan kerja keras, kemauan politik, dan akuntabilitas dari semua negara anggota PBB," katanya dalam sebuah pernyataan.

Guterres, 72 tahun, adalah perdana menteri Portugal dari 1995 hingga 2002 dan kepala badan pengungsi PBB dari 2005 hingga 2015. Sebagai sekretaris jenderal, ia telah menjadi pemandu sorak untuk aksi iklim, vaksin Covid-19 untuk semua, dan kerja sama digital.

Ketika dia mengambil kendali sebagai Sekjen PBB, badan dunia itu berjuang untuk mengakhiri perang dan menangani krisis kemanusiaan di Suriah dan Yaman. Konflik-konflik itu masih belum terselesaikan, dan Guterres juga sekarang menghadapi keadaan darurat di Myanmar dan wilayah Tigray di Ethiopia.

Baca juga: PBB: Rencana G7 Sumbang 1 Miliar Dosis Vaksin COVID-19 Hanya Langkah Kecil

Sumber: REUTERS