Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB: Rencana G7 Sumbang 1 Miliar Dosis Vaksin COVID-19 Hanya Langkah Kecil

image-gnews
Seorang petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 COVISHIELD yang diproduksi oleh Serum Institute of India, pada seorang penggembala dalam perjalanan vaksinasi di Lidderwat dekat Pahalgam, di distrik Anantnag, Kashmir selatan, 10 Juni 2021. Kementerian Kesehatan India melaporkan bahwa 94.052 kasus Corona tercatat dalam 24 jam terakhir. REUTERS/Sanna Irshad Mattoo
Seorang petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 COVISHIELD yang diproduksi oleh Serum Institute of India, pada seorang penggembala dalam perjalanan vaksinasi di Lidderwat dekat Pahalgam, di distrik Anantnag, Kashmir selatan, 10 Juni 2021. Kementerian Kesehatan India melaporkan bahwa 94.052 kasus Corona tercatat dalam 24 jam terakhir. REUTERS/Sanna Irshad Mattoo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB, Mark Lowcock, mengkritik rencana negara anggota G7 menyumbangkan 1 miliar dosis vaksin COVID-19 per tahun depan. Menurutnya, rencana tersebut hanyalah langkah kecil dan G7 tetap tidak memiliki rencana jelas bagaimana mereka akan mendistribusikan dosis itu.

"Bantuan amal berskala kecil dan sporadis dari negara-negara kaya ke negara miskin tidak bisa disebut sebagai rencana serius. Hal itu tidak akan mengakhiri pandemi COVID-19," ujar Lowcock, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 15 Juni 2021.

Diberitakan sebelumnya, anggota G7 yang terdiri atas Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Kanada bertemu di Cornwall, Inggris, pekan lalu untuk membahas salah satunya respon pandemi. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk menyumbangkan 1 miliar dosis vaksin COVID-19 menyusul keluhan WHO soal terjadinya disparitas antara negara kaya dan miskin.

Selain sepakat menyumbangkan total 1 miliar dosis vaksin, ketujuh negara juga sepakat bekerjsama dengan sektor swasta serta negara anggota G20. Hal tersebut untuk menggenjot produksi vaksin COVID-19.

Aktivis Oxfam mengenakan kepala papier mache yang menggambarkan para pemimpin G7 bersantai di pantai saat aksi protes iklim di Pantai Swanpool dekat Falmouth, selama KTT G7, di Cornwall, Inggris, 12 Juni 2021. REUTERS/Phil Noble

Lowcock berkata, ada beberapa hal yang dilupakan tujuh negara dalam pembahasan soal respon pandemi itu. Salah satunya adalah vaksinasi harus bersifat menyeluruh, bukan pada negara kaya saja atau negara miskin saja. Apa yang disampaikan oleh G7 hanya untuk negara miskin menurut Lowcock.

Selain itu, juga bagaimana memastikan vaksin yang terdistribusi benar-benar dipakai untuk vaksinasi. Lowcock menyinggung masih adanya keraguan terhadap vaksinasi COVID-19 menurut sejumlah orang.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Apa yang dunia butuhkan saat ini adalah G7 membantu vaksinasi secara global. Apa yang kami dapat malah rencana vaksinasi untuk 10 persen populasi negara-negara dengan perekonomian menengah ke bawah," ujar Lowcock.

Menurut Lowcock, G7 bisa melihat langkah IMF sebagai referensi. IMF, Mei lalu, mengumumkan usulan anggaran US$50 miliar untuk mengakhiri pandemi. Anggaran itu untuk menggenjot vaksinasi COVID-19 agar mengcover 40 persen penduduk dunia per akhir 2021 dan 60 persen per awal 2022.

"Itu kesepakatan abad ini," ujar Lowcock. Lowcock juga meminta G7 tidak hanya membantu dalam hal vaksin, tetapi juga bantuan-bantuan vital lainnya seperti oksigen bantuan, ventilator, alat test, dan alat pelindung diri. Hal itu, kata ia, penting untuk negara-negara yang masih menunggu mendapatkan suplai vaksin COVID-19.

Baca juga: Upaya G7 Bantu Atasi Pandemi Dinilai Setengah Hati

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

18 jam lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

1 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

1 hari lalu

Guru Besar Pulmonologi di FKUI Tjandra Yoga Aditama, yang juga Eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. dok pribadi
Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

MURI nobatkan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Prof Tjandra Yoga Aditama sebagai penulis artikel tentang Covid-19 terbanyak di media massa


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

1 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

1 hari lalu

Bupati Muna (nonaktif), Muhammad Rusman Emba, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Muhammad Rusman, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2022 di Kementerian Dalam Negeri. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

3 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.


Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

3 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas masalah kesenjangan sistem peringatan dini bencana di forum UN OCean Decade di Spanyol.


Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

3 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.


PBB Khawatir Israel Bakal Bidik Fasilitas Nuklir Iran sebagai Serangan Balasan

4 hari lalu

Kepala IAEA, Rafael Grossi. Reuters
PBB Khawatir Israel Bakal Bidik Fasilitas Nuklir Iran sebagai Serangan Balasan

Kepala pengawas nuklir PBB mengatakan pada Senin khawatir mengenai kemungkinan Israel menargetkan fasilitas nuklir Iran.


Joe Biden Membela Israel, Janjikan G7 akan Bertindak terhadap Serangan Iran

5 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berhenti sejenak saat pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Tel Aviv, Israel, Rabu, 18 Oktober 2023. Miriam Alster/Pool via REUTERS
Joe Biden Membela Israel, Janjikan G7 akan Bertindak terhadap Serangan Iran

Joe Biden mengecam serangan Iran terhadap Israel dan menjanjikan dukungan G7 bagi sekutunya.