Pengunjuk rasa turun ke jalan saat memprotes aksi kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Kudeta Myanmar dilakukan militer 1 Februari lalu. Militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat. REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Jakarta - Sidang Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, akhirnya mendapatkan jadwal pasti. Dikutip dari Channel News Asia, Aung San Suu Kyi bakal menjalani persidangannya pada Senin pekan depan, 14 Juni 2021.
"Pada sidang pertama kita akan mendengarkan keterangan dari penggugat serta saksi," ujar pengacara dari Aung San Suu Kyi, Min Min Soe, dikutip dari Channel News Asia, Senin, 7 Juni 2021.
Diberitakan sebelumnya, Aung Saan Suu Kyi menjadi tersangka untuk berbagai perkara. Kasus pertama yang menjerat Aung San Suu Kyi adalah soal kepemilikan walkie talkie secara ilegal. Menurut Kepolisian Myanmar, Aung San Suu Kyi mengimpornya tanpa izin. Setelah kasus itu, ia dijerat perkara terkait kerahasiaan informasi negara, protokol COVID-19, hingga penyuapan.
Atas perkara-perkara itu, Suu Kyi bisa dipenjara hingga belasan tahun. Sebagai contoh, kasus kerahasiaan informasi negara saja memiliki ancaman hukuman penjara 14 tahun. Kuasa hukum Aung San Suu Kyi menyakini Junta Militer Myanmar akan berusaha untuk memberikan durasi hukuman maksimum demi bisa menyingkirkannya.
Meski terancam hukuman belasan tahun, Min Min Soe mengatakan Aung San Suu Kyi terlihat tegar. Selain itu, ia juga berpesan kepada anggota-anggota partainya (Liga Nasional untuk Demokrasi) serta warga Myanmar untuk tetap menjaga kesehatan. Hal itu mengingat pandemi masih berlangsung sementara di saat bersamaan berbagai fasilitas kesehatan di Myanmar dikendalikan oleh junta militer.
Sebagai catatan, sejak junta militer berkuasa pasca kudeta 1 Februari 2021, Aung San Suu Kyi berstatus tahanan rumah. Ia diisolir dari perkembangan di Myanmar. Bahkan, pengacaranya pun baru mampu bertemu dengannya sebanyak dua kali saja dengan satu pertemuan dibatasi 30 menit.
Di saat bersamaan, junta militer pimpinan Min Aung Hlaing berencana untuk membubarkan partainya. Junta Militer Myanmar menyakini Partai Liga Nasional untuk Demokrasi telah memenangi pemilu Myanmar tahun lalu dengan curang. Namun, mereka tidak bisa menunjukkan bukti.
