TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Timur Tengah Siti Mutiah Setiawati menjelaskan bahwa meskipun tak murni konflik agama, tetapi konflik Palestina Israel juga tak bisa dikatakan bukan sebagai konflik agama.

Menurutnya, persoalan yang terus berulang ini bermula karena bangsa Yahudi yang beragama Yahudi menginginkan kembali ke wilayah Palestina yang sudah diduduki bangsa Arab Palestina selama ribuan tahun.

Belum lama ini, konflik antara Palestina dengan Israel kembali panas. Konflik bermula dari upaya Israel menggusur paksa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Warga pun membalas dengan upaya unjuk rasa. Polisi Israel membalas kembali dengan blokade serta ancaman pengusiran kepada siapapun yang terlibat unjuk rasa tersebut.

Pasca terjadinya kerusuhan di Masjid Al Aqsa pada Jumat 7 Mei 2021 lalu, ketegangan semakin memanas. Kala itu, polisi Israel membubarkan warga Palestina yang tengah menunaikan salat tarawih. Pada Senin 10 Mei 2021, faksi Hamas di Jalur Gaza menembakkan roket ke arah Tel Aviv dan sejumlah wilayah Israel lainnya sebagai balasan atas tindakan Israel di Yerusalem. Serangan itupun dibalas Israel, mereka membombardir Jalur Gaza dengan jet tempur. Akibatnya, sejumlah bangunan mengalami kerusakan dan merenggut korban jiwa.

Pengamat politik Timur Tengah Siti Mutiah Setiawati menjelaskan bahwa meskipun tak murni konflik agama, tetapi konflik antara keduanya juga tak bisa dikatakan bukan sebagai konflik agama.

Menurutnya, persoalan yang terus berulang ini bermula karena bangsa Yahudi yang beragama Yahudi menginginkan kembali ke wilayah Palestina yang sudah diduduki bangsa Arab – Palestina selama ribuan tahun.

Dosen Departemen Hubungan Internasional UGM ini memaparkan bahwa orang-orang Yahudi ini memang pernah tinggal di wilayah Palestina, tapi kemudian Kristen datang dan mereka diusir oleh Nebukadnezar dari Romawi. Katanya, ada banyak versi. Tetapi, mereka diusir oleh bangsa Romawi setelah Kristen datang, karena orang Yahudi dianggap telah menyalibkan Yesus.

“Orang Yahudi itu menolak ajaran Nabi Isa atau Yesus Kristus dan mereka menyalibkan. Jadi, di sini ada konflik antara Yahudi dan Nasrani. Sehingga, itu berarti konflik agama to? Mereka menjadi bangsa yang tersebar di beberapa negara di Eropa, Amerika dan Amerika Latin. Ada juga yang ke Asia, tapi tidak fenomena karena jumlahnya sedikit," jelas Siti seperti dikutip Tempo dari dikutip dari laman resmi UGM, Kamis 20 Mei 2021.

Di Eropa Timur, mereka mengalami diskriminasi oleh orang-orang Eropa. Begitu pula di Jerman, mereka mengalami diskriminasi oleh Nazi. Mereka pun berencana untuk kembali ke tanah Palestina.

Bermula sejak 1897. Ketika itu ada Konggres Zionis Internasional, mereka berkeinginan untuk kembali ke tanah Palestina. Tanah Palestina ketika itu dikuasai Inggris, mereka mengajukan kepada Inggris untuk memberikan tanah Palestina kepada bangsa Yahudi.

“Kemudian 1917 Deklarasi Balfour dari James Arthur Balfour yang intinya Inggris menyetujui tanah Palestina sebagai national home wilayah Bangsa Yahudi, padahal disana sudah ada orang Arab-Palestina," paparnya.

Siti menyebut bahwa karena merasa memiliki legalitas, maka orang Yahudi merasa berkuasa. Mereka sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Inggris. Kemudian dalam hal ini, nampaknya Pemerintah Inggris mengabaikan pendudukan Arab–Palestina. Perlahan-lahan mereka kembali ke Palestina dan Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada 14 Mei 1948.

Siti ceritakan sebelum Inggris membolehkan tanah Palestina sebagai national home untuk orang Yahudi, mereka telah menawarkan tanah lain seperti di Sinai. Tetapi, itu gurun pasir.

“Kemudian Argentina juga ada banyak penduduk Yahudi juga juga tidak mau. Karena tidak ada ikatan sama sekali. Alasan kenapa harus di tanah Palestina karena dalam keyakinan orang Yahudi itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah Palestina hanya untuk orang Yahudi. Karena keyakinan seperti itu, berarti ada unsur agamanya. Kepercayaan Yahudi meyakini tanah Palestina itu yang sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan," cerita Siti.

Menurut Siti, kondisi saat ini sebenarnya sudah modern. Di tanah Palestina itu sudah ada penduduk yang lebih lama berada di sana, yakni 1.800 tahun sejak Israel mendeklarasikan kemerdekaan. Sementara menurut kesepakatan internasional negara bangsa, Palestina juga mempunyai hak untuk memiliki negara.

Kata Siti, sebenarnya siapa yang sudah lama berada di situ adalah penguasanya. Sama halnya dengan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia dianggap tak pernah mengelola wilayah tersebut, sehingga Indonesia kehilangan hak.

“Israel itu sudah melanggar kesepakatan hubungan internasional dan hukum internasional. Kalau kesepakatan itu dalam bentuk agreement internasional, kan berarti melanggar hukum internasional. Israel melanggar keduanya sehingga konflik tidak dapat diselesaikan terus-menerus karena klaim mereka tidak mau mundur," tutur Siti.

Agar terciptanya ketentraman dan perdamaian antara Palestina – Israel dan di berbagai belahan negara lainnya, kata Siti sebenarnya cukup sederhana. Caranya dengan memastikan tak ada pelanggaran terhadap 10 konvensi Hak Asasi Manusia. Menurutnya lagi, tak harus 10. Cukup konsep-konsep berpolitik seperti hak berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan kehidupan yang layak, serta hak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya.

“Itu kan hak dasar manusia. Kalau tiga itu dilanggar, tidak akan ketentraman. Di negara manapun, tidak hanya di Israel. Tidak boleh rasis, tapi di negara modern mereka masih seperti itu. Mana bisa kemudian ada ketentraman," ujarnya.

Siti mengatakan bahwa generasi sekarang, baik di Palestina maupun Israel tak mau menurunkan ajaran-ajaran perdamaian. Seharusnya, Israel tak melakukan diskriminasi, atau yang berbau rasisme. Namun lebih menerapkan pada prinsip keadilan, persamaan dan keterbukaan.

“Kalau seperti itu yang diajarkan, saya kira kedamaian itu ada. Selama tidak ada itu, ya akan secara terus menerus bergolak," katanya.

Di masa modern ini, menurut Siti, semuanya dituntut untuk menaati komitmen yang sudah dibuat. Upaya perdamaian pun sudah dilakukan sejak 1947. Pada tahun 1967, ada peran Arab-Israel dan PBB mengeluarkan resolusi untuk mendamaikan, namun tak ditaati.

Menurut Siti, kuncinya adalah ketaatan antara kedua belah pihak, ada perundingan. Siti menilai ini bukanlah salah PBB, melainkan kurang tegasnya PBB terhadap pelanggar dalam konflik Palestina Israel. “Resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338 dilanggar Israel diam saja, mestinya PBB datang menengahi menyuruh orang Yahudi pergi dari wilayah pendudukan. Sebagai mediator kan harus netral," tutupnya.

ANNISA FEBIOLA

Baca juga: Forum Zakat Dunia Ajak Puluhan Negara Berdonasi Bantu Warga Palestina