TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi gaji wartawan di Indonesia mendapat sorotan dari Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket. Menurutnya, jurnalis belum mendapat bayaran cukup bagus dari hasil kerja keras mereka.

“Lembaga wartawan harus melakukan negosiasi ke perusahaan, bahkan ke parlemen agar mereka mendapatkan reward yang bagus,” kata Duta Besar Piket, dalam acara "EU4Wartawan Virtual Roundtable Discussion” untuk memperingati Hari Kebebasan Pers, Senin, 3 Mei 2021.

Ilustrasi koran. Bbc.co.uk

Permasalahan gaji wartawan di Indonesia juga disoroti oleh Andreas Harsono, mantan wartawan yang saat ini menjadi aktivis HAM. Andreas menceritakan, putranya mengikuti jejaknya menjadi wartawan, namun dia prihatin dengan gaji yang diterima anaknya.

“Perusahaan anak saya bahkan enggak (sanggup) membayar taksi. Bagaimana wartawan sekarang ini bisa bertahan? Buat saya, demokrasi dan jurnalisme, lahir bersama-sama, akan mati bersama, maka seharusnya berjalan beriringan,” kata Andreas.

Sedangkan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns menyadari kompetisi media sekarang ini semakin sengit. Orang-orang pun mulai berfikir, jika bisa mendapatkan berita yang gratis, kenapa harus pilih yang membayar.

Data yang dipublikasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada Maret 2021 menyebutkan upah yang layak bagi wartawan yang bertugas di wilayah Jakarta pada tahun ini adalah Rp 8,36 juta. Penetapan itu berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 tahun 2020. Dari jumlah tersebut, juga ada 10 persen anggaran yang bisa ditabung oleh si wartawan.

Baca juga: Hari Kebebasan Pers Dunia, AJI Jakarta Desak Usut Kekerasan Terhadap Wartawan

antara