TEMPO.CO, Jakarta - Separuh populasi Myanmar terancam jatuh ke dalam garis kemiskinan pada 2022 karena dampak kudeta militer dan pandemi virus corona, kata program pembangunan PBB United Nations Development Programme (UNDP) pada Jumat.

Dalam laporan yang dirilis 30 April, UNDP mengatakan krisis itu akan mendorong jutaan orang Myanmar jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

"COVID-19 dan krisis politik yang sedang berlangsung menambah guncangan yang mendorong mereka yang paling rentan kembali dan semakin jauh ke dalam kemiskinan," kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja, dikutip dari Reuters, 30 April 2021.

"Pencapaian pembangunan yang dicapai selama satu dekade transisi demokrasi, betapapun tidak sempurnanya, akan terhapus dalam hitungan bulan," kata Wignaraja.

Ia mengatakan kemajuan Myanmar mungkin akan mundur kembali ke tahun 2005, ketika negara itu juga berada di bawah kekuasaan junta militer dan separuh penduduknya miskin.

Studi UNDP menunjukkan bahwa pada akhir tahun lalu, rata-rata 83% rumah tangga melaporkan pendapatan mereka berkurang hampir setengahnya karena pandemi.

Penduduk desa yang melarikan diri dari Negara Bagian Karen difoto di lokasi tak dikenal 28 Maret 2021 dalam gambar yang diperoleh dari media sosial ini. [Karen Teacher Working Group melalui REUTERS]

Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan diperkirakan meningkat 11 poin persentase karena efek sosial ekonomi pandemi.

Sementara itu, laporan tersebut mengatakan situasi keamanan yang memburuk, serta ancaman terhadap hak asasi manusia dan pembangunan di Myanmar sejak kudeta 1 Februari, dapat meningkatkan tingkat kemiskinan hingga 12 poin persentase lebih lanjut pada awal tahun depan.

Laporan tersebut mengatakan perempuan dan anak-anak akan menanggung beban terberat dari krisis.

"Separuh dari semua anak di Myanmar bisa hidup dalam kemiskinan dalam satu tahun," kata Wignaraja.

Pengungsi internal yang sudah rentan juga menghadapi lebih banyak tekanan, katanya.

Laporan itu mengatakan kemiskinan perkotaan diperkirakan meningkat tiga kali lipat, sementara situasi keamanan memutus rantai pasokan dan menghambat pergerakan orang, jasa, dan komoditas, termasuk barang-barang pertanian.

Tekanan pada mata uang Myanmar, Kyat, juga telah meningkatkan harga impor dan energi, kata laporan itu, sementara sistem perbankan tetap lumpuh.

"Seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, skala krisis membutuhkan tanggapan internasional yang mendesak dan terpadu," kata Wignaraja.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer negara, Tatmadaw, menggulingkan pemerintah terpilih Agustus San Suu Kyi, menahannya dan politisi sipil lain. Junta militer kemudian menindak pengunjuk rasa penentang kudeta dengan kekuatan mematikan.

Pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 750 warga sipil Myanmar dalam demonstrasi tersebut, kata sebuah kelompok aktivis.

Baca juga: Ribuan Warga Myanmar Bersiap Kabur ke Thailand untuk Hindari Pembantaian

REUTERS