Pemerintah Tandingan Myanmar Tak Akan Melayani ASEAN Sampai Tapol Dibebaskan

Para perempuan membawa pot dengan bunga saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 13 April 2021. [REUTERS / Stringer]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tandingan di Myanmar, National Unity Government (NUG), menyatakan tidak akan melayani dialog apapun dengan ASEAN perihal penyelesaian krisis. Dikutip dari Channel News Asia, mereka baru akan melayani pembicaraan apabila tahanan politik telah dibebaskan.

"Sebelum dialog konstruktif bisa dilakukan, ada syarat yang harus dipenuhi dulu yaitu pembebasan tahanan politik seperti Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi," ujar Perdana Menteri NUG, Mahn Winn Khaing Thann, Rabu, 28 April 2021.

NUG menjelaskan, sikap tersebut mereka ambil untuk memastikan bahwa memang ada upaya untuk membebaskan para tahanan politik, baik dari ASEAN maupun Junta Militer Myanmar. Sebab, sejauh ini, belum ada sikap tegas apapun dari Junta Militer Myanmar untuk mengakhiri krisis usai menghadiri KTT ASEAN pekan lalu yang menghasilkan 5 poin konsensu.

Terakhir kali Junta Militer Myanmar memberikan tanggapan soal hasil KTT ASEAN, mereka hanya menyatakan bakal menimbang baik-baik kelima poin yang dihasil. Perihal pelaksanaannya, mereka mengklaim bakal mengaplikasikannya begitu situasi stabil. Sebagaimana diketahui, belum ada tanda-tanda situasi akan membaik di Myanmar karena masih banyaknya orang yang ditangkap maupun tewas ditembak oleh perosnil militer.

Menurut laporan Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 3400 lebih orang yang ditahan Militer Myanmar selama krisis berlangsung. Mereka terdiri atas warga sipil, selebritas, influencer, aktivis, politisi, hingga pejabat negara. Aung San Suu Kyi adalah salah satunya, ditangkap pada 1 Februari lalu dan sekarang menjadi terdakwa untuk berbagai kasus.

Dalam KTT ASEAN, konsensus yang dihasilkan melingkupi berbagai hal. Kelimanya terdiri atas dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara segala pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar. Pembebasan tahanan politik disinggung, namun tidak menjadi fokus utama dalam konsensus itu.

Baca juga: PBB: Konsensus ASEAN Soal Myanmar Harus Diwujudkan, Jangan di Atas Kertas Saja

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA







Pesan Kemendag ke Pengusaha: Ekspansi Penting agar Minum Kopi di ASEAN Peretailnya Indonesia

8 jam lalu

Pesan Kemendag ke Pengusaha: Ekspansi Penting agar Minum Kopi di ASEAN Peretailnya Indonesia

Ekspansi bisnis ke luar negeri, kata Kemendag, penting untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.


Human Rights Watch: Eropa Harus Tolak KUHP Saat Jokowi Ikut EU-ASEAN Summit

14 jam lalu

Human Rights Watch: Eropa Harus Tolak KUHP Saat Jokowi Ikut EU-ASEAN Summit

HRW ikut meminta pemimpin Eropa untuk menyuarakan sikap mereka atas KUHP yang kontroversial ini saat Presiden Jokowi ke Eropa pekan depan.


Anggota Parlemen ASEAN: KUHP Baru Indonesia adalah Kemunduran

1 hari lalu

Anggota Parlemen ASEAN: KUHP Baru Indonesia adalah Kemunduran

Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) Eva Sundari menyatakan KUHP baru mencakup pasal-pasal bermasalah.


Retno Marsudi: Lima Butir Konsensus Tetap Jadi Panduan Selesaikan Krisis Myanmar

1 hari lalu

Retno Marsudi: Lima Butir Konsensus Tetap Jadi Panduan Selesaikan Krisis Myanmar

Retno Marsudi memberikan sinyal tidak akan ada perubahan pendekatan Indonesia dalam menyelesaikan masalah Myanmar saat presidensi ASEAN pada 2023.


Sentralitas ASEAN Diharapkan Redakan Ketegangan

1 hari lalu

Sentralitas ASEAN Diharapkan Redakan Ketegangan

ASEAN diproyeksikan dapat tetap terbuka dan inklusif di tengah ancaman polarisasi kekuatan global utama.


Dubes AS Ingin Kerja Sama dengan Indonesia Selesaikan Krisis Myanmar

2 hari lalu

Dubes AS Ingin Kerja Sama dengan Indonesia Selesaikan Krisis Myanmar

Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim menyebut Washington berbagi keprihatinan mengenai masalah Myanmar.


Pemerintah Impor Beras, Ini 5 Negara Pemasok Beras ke Indonesia

2 hari lalu

Pemerintah Impor Beras, Ini 5 Negara Pemasok Beras ke Indonesia

Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, Indonesia juga melakukan impor beras jenis tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri.


Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali, Ahli: Calon Sekda Punya Selera Politik yang Sama

3 hari lalu

Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali, Ahli: Calon Sekda Punya Selera Politik yang Sama

Heru Budi Hartono disebut akan memilih calon Sekretaris Daerah yang memiliki selera politik sama dengannya.


Marullah Matali Jadi Deputi Gubernur, Heru Budi: Sosok yang Bisa Diandalkan

4 hari lalu

Marullah Matali Jadi Deputi Gubernur, Heru Budi: Sosok yang Bisa Diandalkan

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menunjuk Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur. Marullah dianggap sosok berpengalaman yang bisa diandalkan.


Presiden NUG Berharap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

4 hari lalu

Presiden NUG Berharap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Selesaikan Krisis Myanmar

Di tengah situasi mengerikan perang militer melawan rakyat di Myanmar, ASEAN diharapkan dapat menjadi agen dalam menghentikan krisis.