Pemerintah Tandingan Myanmar Tak Akan Melayani ASEAN Sampai Tapol Dibebaskan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tandingan di Myanmar, National Unity Government (NUG), menyatakan tidak akan melayani dialog apapun dengan ASEAN perihal penyelesaian krisis. Dikutip dari Channel News Asia, mereka baru akan melayani pembicaraan apabila tahanan politik telah dibebaskan.

"Sebelum dialog konstruktif bisa dilakukan, ada syarat yang harus dipenuhi dulu yaitu pembebasan tahanan politik seperti Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi," ujar Perdana Menteri NUG, Mahn Winn Khaing Thann, Rabu, 28 April 2021.

NUG menjelaskan, sikap tersebut mereka ambil untuk memastikan bahwa memang ada upaya untuk membebaskan para tahanan politik, baik dari ASEAN maupun Junta Militer Myanmar. Sebab, sejauh ini, belum ada sikap tegas apapun dari Junta Militer Myanmar untuk mengakhiri krisis usai menghadiri KTT ASEAN pekan lalu yang menghasilkan 5 poin konsensu.

Terakhir kali Junta Militer Myanmar memberikan tanggapan soal hasil KTT ASEAN, mereka hanya menyatakan bakal menimbang baik-baik kelima poin yang dihasil. Perihal pelaksanaannya, mereka mengklaim bakal mengaplikasikannya begitu situasi stabil. Sebagaimana diketahui, belum ada tanda-tanda situasi akan membaik di Myanmar karena masih banyaknya orang yang ditangkap maupun tewas ditembak oleh perosnil militer.

Menurut laporan Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 3400 lebih orang yang ditahan Militer Myanmar selama krisis berlangsung. Mereka terdiri atas warga sipil, selebritas, influencer, aktivis, politisi, hingga pejabat negara. Aung San Suu Kyi adalah salah satunya, ditangkap pada 1 Februari lalu dan sekarang menjadi terdakwa untuk berbagai kasus.

Dalam KTT ASEAN, konsensus yang dihasilkan melingkupi berbagai hal. Kelimanya terdiri atas dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara segala pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar. Pembebasan tahanan politik disinggung, namun tidak menjadi fokus utama dalam konsensus itu.

Baca juga: PBB: Konsensus ASEAN Soal Myanmar Harus Diwujudkan, Jangan di Atas Kertas Saja

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA