TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Amerika Barack Obama ikut angkat suara perihal situasi di Myanmar. Ia, yang sempat memperjuangkan transisi demokrasi di Myanmar, gusar dengan krisis dan kekerasan yang terjadi negeri seribu pagoda itu. Apalagi, kata ia, ratusan warga menjadi korban demi memantapkan kekuasan militer di sana.

Obama menegaskan, dirinya mendukung langkah yang diambil administrasi penerusnya dan negara-negara tetangga untuk mengakhiri krisis Myanmar. Salah satunya perihal sanksi. Menurutnya, memang harus ada sanksi untuk jenderal-jenderal Militer Myanmar.

"Upaya ilegal dan brutal Militer Myanmar untuk menghancurkan kemerdekaan di sana tidak akan pernah diterima oleh warganya serta dunia," ujar Obama, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 27 April 2021.

Sejak kudeta Myanmar berlangsung, belasan pejabat Militer Myanmar telah dikenai sanksi oleh berbagai negara. Kedua konglemerasi afiliasi mereka pun disasar, Myanmar Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limted (MEC).

Kedua konglomerasi adalah afiliasi dari Militer Myanmar sekaligus salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Mereka bergerak di industri telekomunikasi, bir, rokok, ban, pertambangan, serta real estate. Tidak berlebihan mengatakan mereka mengontrol sektor strategis Myanmar.

Sejumlah pengunjuk rasa memegang pistol udara yang terbuat dari pipa saat protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 3 April 2021. REUTERS/Stringer

Obama melanjutkan, Ia meminta negara-negara tetangga Myanmar untuk segera mengambil tindakan perihal krisis di sana. Menurutnya, jika situasi tak segera ditangani, maka bisa berujung ketidakstabilan regional, krisis kemanusiaan, dan juga potensi Myanmar menjadi negara gagal.

Sementara itu, untuk warga lokal yang berjuang di Myanmar, Obama menyemangati mereka untuk tetap solid dan berjuang bersama. Ia pun menyarankan mereka untuk menjalani kerjasama antar kelompok etnis dan agama.

"Ini adalah masa-masa gelap, namun saya tergerak oleh kesatuan, keteguhan, dan komitmen demokratis yang ditunjukkan berbagai warga Myanmar untuk mendapatkan pemimpin yang menghormati rakyatnya," ujar Obama.

Di Myanmar, situasi belum menunjukkan tanda membaik. Warga masih berdemonstrasi dan berhadapan dengan penembakan maupun penangkapan yang dilakukan Militer Myanmar. Selain itu, junta Myanmar juga belum menindaklanjuti lima poin konsensus yang disepakati dalam KTT ASEAN pekan lalu.

Per berita ini ditulis, menurut data dari Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 750 orang yang meninggal sejak 1 Februari lalu. Sementara itu, untuk jumlah tahanan politik di Myanmar, sudah menyentuh angka 3000 lebih.

Baca juga: Uni Eropa Beri Sanksi ke 10 Pejabat Junta dan 2 Konglomerasi Myanmar

ISTMAN MP | REUTERS