PBB: Konsensus ASEAN Soal Myanmar Harus Diwujudkan, Jangan di Atas Kertas Saja
Reporter
Non Koresponden
Editor
Istman Musaharun Pramadiba
Minggu, 25 April 2021 18:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Reporter Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Myanmar, Tom Andrews, mengaku belum sepenuhnya yakin terhadap hasil KTT ASEAN. Menurutnya, konsensus yang dihasilkan ASEAN pada Sabtu kemarin masih di atas kertas dan belum terbukti bagaimana pelaksanaannya nanti.
"Hasil dari KTT ASEAN itu akan terlihatnya di Myanmar, bukan di atas dokumen...Apakah pembunuhan akan berakhir? Apakah teror di permukiman akan usai? Apakah mereka yang ditahan bakal dibebaskan?," ujar Andrews bertanya-tanya, dikutip dari Channel News Asia, Ahad, 25 April 2021.
Diberitakan sebelumnya, KTT ASEAN yang dihadiri dalang kudeta Myanmar Min Aung Hlaing pada Sabtu kemarin berujung pada penetepan lima poin konsensus. Adapun kelimanya mengacu pada prinsip utama di mana kepentingan dan keselamatan warga Myanmar menjadi prioritas. Poin pertama konsensus menyatakan, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri.
Poin selanjutnya, ASEAN meminta dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Poin ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Poin keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA (ASEAN Humanitarian Assistance) Centre. Adapun poin terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Di Myanmar, berbagai tanggapan muncul atas lima poin konsensus itu. Ada yang tidak puas dengannya, ada juga yang optimistis menunggu tindak lanjutnya. Pemerintah tandingan Myanmar, National Unity Government, bersikap optimistis dengan menyebut lima poin konsensus itu sebagai kabar menggembirakan.
"Kami menunggu langkah tegas selanjutnya dari ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi serta kebebasan untuk warga di Myanmar," ujar Dr. Sasa, juru bicara dari NUG.
Media Indepdenen Myanmar, Irrawaddy, menyatakan perubahan apapun belum terasa sejak Min Aung Hlaing berkunjung ke Indonesia. Ia bahkan menyebut situasi di Myanmar bisnis seperti biasa. "Saat ini para jurnalis kami sedang bersembunyi," ujar pendiri Irrawaddy, Aung Zaw, dikutip dari Channel News Asia.
Sementara itu, media milik junta, New Light Myanmar, tidak memberitakan apapun soal konsensus yang dicapai di KTT ASEAN. Mereka hanya mengabarkan Min Aung Hlaing menjelaskan "perubahan" di Myanmar terhadap pemimpin negara anggota ASEAN.
Per berita ini ditulis, jumlah korban pembantaian dan tahanan politik oleh Militer Myanmar terus bertambah. Angka terakhir dari Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik (AAP), total ada 739 korban jiwa dan 3.370 tahanan politik sejak kudeta Myanmar dimulai 1 Februari lalu.
Baca juga: Di KTT ASEAN, Pemimpin Junta Myanmar Jelaskan Latar Belakang Krisis
ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA