Pemerintah India Minta Twitter Hapus Cuitan yang Mengkritik Penanganan Covid-19
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Minggu, 25 April 2021 11:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah India meminta Twitter untuk menghapus puluhan twit, termasuk cuitan beberapa oleh anggota parlemen lokal, yang mengkritik penanganan wabah virus corona Perdana Menteri Narendra Modi ketika infeksi Covid-19 kembali menembus rekor harian tertinggi dunia.
Twitter telah menahan beberapa twit setelah permintaan hukum oleh pemerintah India, kata seorang juru bicara pada Sabtu, dikutip dari Reuters, 25 April 2021.
Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor twit, ungkap Twitter di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.
Dalam permintaan hukum pemerintah, tertanggal 23 April dan diungkapkan di Lumen, 21 twit disebutkan dalam perintah itu. Diantaranya adalah twit dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah adalah Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.
"Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," kata juru bicara Twitter.
"Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten tersebut hanya di India," katanya.
Juru bicara mengkonfirmasi bahwa Twitter telah memberi tahu pengguna akun secara langsung tentang menahan konten mereka, dan memberi tahu mereka bahwa Twitter menerima perintah hukum yang berkaitan dengan twit mereka.
Perkembangan tersebut dilaporkan sebelumnya oleh situs berita teknologi TechCrunch, yang mengatakan bahwa Twitter bukan satu-satunya platform yang terpengaruh oleh perintah tersebut.
India will never forgive PM @narendramodi for underplaying the corona situation in the country and letting so many people die due to mismanagement.
— Moloy Ghatak (@GhatakMoloy) April 20, 2021
At a time when India is going through a health crisis,PM chose to export millions of vaccine to other nations #ModiHataoDeshBachao pic.twitter.com/5sQRfT7kpB
CNN melaporkan, para menteri negara bagian dan otoritas lokal, termasuk mereka yang berada di negara bagian Maharashtra yang terpukul parah wabah, telah memperingatkan tentang gelombang kedua Covid-19 dan mempersiapkan tindakan sejak Februari. Sebaliknya, Perdana Menteri Narendra Modi sebagian besar diam mengenai situasi tersebut hingga beberapa pekan terakhir.
Dalam pernyataan sepanjang April, Modi membahas upaya vaksinasi nasional dan mengakui peningkatan kasus yang "mengkhawatirkan", tetapi lambat untuk mengambil tindakan serius selain memerintahkan negara bagian untuk meningkatkan pengujian dan pelacakan, dan meminta publik untuk tetap waspada.
Narendra Modi malah terus memuji kesuksesan penanganan Covid-19 pemerintahannya, bahkan ketika negara bagian memberlakukan pembatasan baru dan rumah sakit mulai kehabisan ruang.
"Terlepas dari tantangan, kita memiliki pengalaman, sumber daya dan, juga vaksin yang lebih baik," kata kantornya dalam siaran pers pada 8 April. Dua hari kemudian, dia merayakan 100 juta dosis vaksin yang diberikan secara nasional.
Baru pada Selasa Modi akhirnya menekankan urgensi situasi dan meletakkan langkah-langkah baru dalam pidato larut malam. "Negara ini lagi-lagi melakukan pertempuran yang sangat besar melawan Covid-19," katanya. "Beberapa minggu lalu, kondisinya sudah stabil - dan kemudian datang gelombang kedua."
Rumah sakit yang kewalahan di India meminta pasokan oksigen pada hari Sabtu karena infeksi virus corona di India telah melonjak dan disebut pengadilan tinggi Delhi sebagai "tsunami" Covid-19.
Pasien dan orang yang mereka cintai, tidak bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan, terpaksa meminta obat di media sosial dan membuat sendiri tempat tidur rumah sakit. Dan para ahli yang telah memperingatkan selama berbulan-bulan tentang potensi gelombang kedua Covid-19 merasa frustrasi karena peringatan mereka tidak diindahkan.
Keluhan ini tersebar di media sosial selama seminggu terakhir. Puluhan ribu orang menggunakan Twitter dengan tagar yang sedang tren seperti #ResignModi, #SuperSpreaderModi, dan #WhoFailedIndia.
Tokoh politik, termasuk pejabat negara dan mantan pejabat, termasuk di antara suara yang menyerukan akuntabilitas yang lebih besar dan mengkritik penanganan krisis oleh pemerintah.
"Perjuangan Covid19 di India adalah cerminan dari pemerintah (Modi)," cuit Siddaramaiah, mantan menteri utama negara bagian Karnataka, pada hari Senin, dilaporkan CNN.
Pemerintah mungkin lengah oleh gelombang pertama, katanya, "tetapi bagaimana statusnya sekarang? Kesiapsiagaan bahkan tidak ada harapan sekarang!"
Mamata Banerjee, kepala menteri Benggala Barat dan anggota Partai Kongres Trinamool, menyerukan pengunduran diri Modi. "Perdana menteri bertanggung jawab," katanya.
Kemarahan juga disebabkan manuver politik Modi untuk tetap mengizinkan kampanye pemilu. Empat negara bagian dan satu wilayah persatuan mengadakan pemilihan untuk badan legislatif negara bagian mereka termasuk Benggala Barat, medan pertempuran utama yang saat ini dipimpin oleh Partai Kongres Trinamool Banerjee, dan tidak pernah dimenangkan pemerintahan BJP Modi.
India berada dalam cengkeraman gelombang kedua pandemi, dengan satu kematian karena Covid-19 setiap empat menit di Delhi.
Jumlah kasus di negara berpenduduk sekitar 1,3 miliar itu naik 346.786, kata Kementerian Kesehatan pada Sabtu, dari total 16,6 juta kasus. Kematian Covid-19 naik 2.624, menjadi total 189.544, menurut angka hari Sabtu.
Pakar kesehatan mengatakan India menjadi terlena di musim dingin, ketika kasus baru berjalan sekitar 10.000 per hari dan tampaknya terkendali. Pihak berwenang India mencabut pembatasan Covid-19, memungkinkan dimulainya kembali pertemuan besar, termasuk festival besar dan kampanye politik untuk pemilihan lokal.
Baca juga: Pandemi COVID-19 Memburuk, India: Kami Menghadapi Fase Terburuk
