TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin ASEAN mencapai konsensus untuk membantu menangani krisis di Myanmar, pascakudeta militer terhadap pemerintah sipil terpilih negara itu. Pernyataan Ketua ASEAN (Chairman’s Statement) yang dirilis usai ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, Sabtu 24 April 2021, menyebut dilahirkannya 'Lima Poin Konsensus'.

Kelimanya adalah yang pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Dalam pernyataan yang dibuat oleh Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN tahun ini, para pemimpin juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar, termasuk adanya laporan kematian dan eskalasi kekerasan. Mereka pun menggarisbawahi seruan pembebasan semua tahanan politik termasuk warga negara asing di Myanmar.

ASEAN Leaders Meeting yang digagas Indonesia itu dihadiri oleh para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan para menteri luar negeri Laos, Thailand, dan Filipina. Pertemuan dimaksudkan sebagai upaya internasional terkoordinasi pertama untuk secara khusus membahas penyelesaian isu Myanmar.

Menurut pernyataan Perdana Menteri Singapura dan Perdana Menteri Malaysia, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing yang hadir dalam pertemuan menanggapi dengan baik konsensus tersebut. Min Aung disebut tidak menentang peran konstruktif ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis di negaranya.

Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari 2021. Militer menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, para politikus dari partai pemenang pemilu, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis prodemokrasi dan HAM di Myanmar.

Unjuk rasa pembangkangan sipil yang hampir setiap hari dilakukan untuk menentang kudeta Myanmar, ditanggapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan hingga menewaskan lebih dari 600 orang.