TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan krisis politik di Myanmar tidak dapat diterima. Kekerasan yang terus berlangsung harus dihentikan dan demokrasi wajib dikembalikan.

"Stabilitas dan perdamaian harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu jadi prioritas," kata Jokowi dalam konferensi pers usai menghadiri pertemuan pemimpin-pemimpin ASEAN di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021.

Dalam pertemuan itu, Indonesia mendesak junta militer Myanmar memberikan sejumlah komitmen. Pertama, penghentian penggunaan kekerasan. Kedua, memulai proses dialog yang inklusif dan membebaskan tahanan politik. "Dan perlu dibentuk special envoy yaitu Sekjens dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar," ucap dia.

Permintaan Indonesia ketiga, kata Jokowi, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama AHA center.

Menurut Jokowi, Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik dapat segera diatasi. "Kami bersyukur apa yang disampaikan Indonesia sejalan dengan yang disampaikan oleh para pemimpin ASEAN," tuturnya.

Dalam KTT ASEAN ini, Jokowi mengungkapkan para pemimpin telah mencapai lima butir konsensus terkait krisis di Myanmar. Ia mengatakan isi dari konsensus ini nanti disampaikan oleh Ketua ASEAN.

Baca juga: Rakyat Myanmar Kecewa Pemerintah Sipil Tak Diundang ke Jakarta