TEMPO.CO, - Sikap ASEAN yang tak mengundang pemerintah alternatif, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), ke pertemuan di Jakarta mengecewakan masyarakat Myanmar.

Dalam KTT Rakyat Asia Tenggara, yang diadakan Kamis kemarin, Naw Susanna Hla Hla Soe, mantan anggota parlemen majelis tinggi dan sekarang menteri Urusan Wanita, Pemuda dan Anak-anak NUG, meminta anggota ASEAN untuk mendengar suara rakyat Myanmar. Ia meminta ASEAN tidak mengakui Jenderal Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta 1 Februari.

Ia mengimbau anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam mendukung dan mengakui NUG Myanmar, seperti dikutip dari The Irrawaddy, Sabtu, 24 April 2021.

"Jika anggota ASEAN ingin menengahi, mereka harus bertemu dengan pemerintah baru Myanmar NUG dan mereka tidak boleh bertemu dengan pihak junta sendirian," kata U Aung Myo Min, aktivis senior pemerhati HAM dan direktur Equality Myanmar.

Menurut Myo Min, ASEAN pasti akan mengedepankan upaya negoisasi. Hal ini akan membuat negara lain menunda melakukan tindakan lebih lanjut karena berpatokan pada pendekatan ASEAN. "Rakyat kami tidak bisa menunggu lama," tuturnya.

Daw May Sabe Phyu, Direktur Gender Equality Network (GEN), mengatakan ASEAN tidak bisa terlalu diharapkan dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Alasannya ASEAN selama ini tidak pernah mencampuri urusan internal negara anggotanya.

"ASEAN tidak menunjukkan dukungan atau mengakui pemerintah rakyat Myanmar, NUG. Tapi mereka mengundang pemimpin junta. Kami kecewa," ujar dia.

Senada dengan Sabe Phyu, U Ye Tun, mantan anggota parlemen majelis rendah dari Hsipaw, merasa KTT ASEAN di Jakarta tidak bisa diharapkan. "Untuk Myanmar, mereka harus berpikir serius apakah mereka harus mendorong sanksi atau tindakan lain (terhadap tokoh kudeta) karena mereka juga memiliki kepentingan sendiri," katanya.

Baca juga: Alasan Pertemuan di Jakarta Disebut Sebagai Ujian Terbesar ASEAN

Sumber: THE IRRAWADDY