TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara di Jakarta untuk membahas krisis politik di Myanmar dinilai menjadi ujian terbesar bagi ASEAN. Alasannya selama ini ASEAN tidak pernah mencampuri urusan internal negara anggota.

"Komitmen ASEAN untuk tidak campur tangan tidak akan efektif: ini bukan masalah internal Myanmar, tetapi masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan yang serius dan berdampak pada seluruh kawasan dan sekitarnya,” kata Emerlynne Gil, Wakil Direktur Regional untuk Penelitian Amnesty International, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 24 April 2021.

Amnesty International menyerukan agar ASEAN memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar dan mencegah situasi memburuk hingga menjadi krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan.

Amnesty International juga mendesak pihak berwenang di Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya untuk menyelidiki Jenderal Senior Min Aung Hlaing atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Terlebih Jenderal Min Aung Hlaing telah tiba di Jakarta dan hadir di Gedung Sekretariat ASEAN.

Sebagai negara pihak Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), kata Gil, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menuntut atau mengekstradisi tersangka pelaku di wilayahnya.

“Krisis Myanmar yang dipicu oleh aparat militer menghadirkan ujian terbesar dalam sejarah ASEAN," ucap dia.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang mau bertemu secara fisik cerminan dari keprihatinan mendalam tentang situasi di Myanmar. "Dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari situasi yang sulit ini," katanya pada konferensi pers.

Baca juga: Pemerintah Sipil Myanmar Surati Interpol untuk Tangkap Jenderal Min Aung Hlaing