Kerabat menangis di atas tubuh Min Khant Soe, yang ditembak dan dibunuh oleh pasukan keamanan pada para demonstran dalam aksi anti-kudeta di Yangon, Myanmar 15 Maret 2021. REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Jakarta - Warga Myanmar kembali dipersulit oleh junta militer. Kali ini terkait penjemputan jenazah korban yang meninggal selama unjuk rasa kudeta. Dikutip dari CNN, Militer Myanmar mewajibkan warga membayar US$85 (setara Rp1,2 juta) per orang untuk hal tersebut.
Perlakuan itu mulai berlaku untuk penjemputan jenazah korban pembantaian di kota Bago pada Jumat pekan lalu. Dalam peristiwa berdarah itu, sebanyak 82 orang meninggal dibantai oleh Militer Myanmar, menambah jumlah korban mereka menjadi 700 orang lebih.
"Militer Myanmar sekarang memasang harga 120 ribu kyat (Rp1,2 juta) untuk mengambil jenazah-jenazah korban pembantaian pada jumat pekan lalu," ujar laporan CNN, Senin, 12 April 2021.
Militer Myanmar masih merasa tidak bertanggung jawab atas peristiwa berdarah di Bago. Menurut media milik pemerintah setempat, Global New Light of Myanmar, militer terpaksa membunuh 80 orang tersebut karena mereka menyerang duluan.
"Militer Myanmar lebih dulu diserang oleh perusuh ketika mereka mencoba memindahkan pembatas jalan yang dibangun oleh para demonstran di Bago," ujar Global New Light of Myanmar.
Tangkapan layar dari siaran televisi pemerintah Myanmar mulai 3 Februari 2021 menunjukkan Jenderal Min Aung Hlaing berbicara selama pertemuan. [MRTV / Handout melalui REUTERS]
Dalam laporan yang sama, Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, membela diri soal perlunya kudeta dan tindakan keras terhadap demonstran. Ia berkata, hal itu diperlukan untuk memastikan stabilitas negeri plus investigasi terkait dugaan kecurangan pemilu berjalan lancar.
Seperti diberitakan sebelumnya, kudeta Myanmar dipicu oleh klaim junta militer bahwa mereka telah dicurangi di pemilu. Mereka menuduh Liga Nasional untuk Demokrasi, yang merupakan partai bentukan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, bermain curang. Oleh karenanya, menurut Militer Myanmar, pemerintahan hasil pemilu tidak sah dan berhak digulingkan.
"Apa yang kami lakukan justru bukan mengambil alih kekuasaan, tetapi justru memperkuat demokrasi multipartai," klaim Min Aung Hlaing terkait situasi di Myanmar.
