TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch, mengecam langkah junta Militer Myanmar yang menjatuhkan vonis mati terhadap 19 orang. Menurut Deputi Direktur Divisi Asia Human Rights Watch, Phil Robertson, hal itu menandakan Myanmar siap kembali ke masa-masa di mana hukuman mati adalah hal yang biasa untuk dijatuhkan ke terdakwa.

Hal yang mengkhawatirkan lagi, kata Robertson, hukuman mati tersebut dijatuhkan di pengadilan militer. Dengan kata lain, tidak ada potensi untuk banding, alih-alih pengadilan adil karena sifatnya yang tertutup.

"Tidak ada jaminan bakal ada pengadilan yang bebas dan adil dalam bentuk apapun, cara apapun," ujar Robertson, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 10 April 2021.

Diberitakan sebelumnya, 19 warga Myanmar divonis hukuman mati karena tuduhan mencuri dan membunuh personil militer. Menurut laporan media milik pemerintah Myanmar, peristiwa tersebut terjadi di kota Okkalapa, Yangon, di mana hukum militer diberlakukan. Alhasil, mereka disidangkan di Pengadilan Militer Myanmar.

Dari 19 orang yang divonis, sebanyak 17 di antaranya diadili secara in absentia. Dengan kata lain, persidangan berjalan tanpa kehadiran terdakwa. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa vonis sudah ditetapkan sejak awal tanpa adanya kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri.

Vonis mati itu sendiri menjadi yang pertama dalam 30 tahun terakhir. Walaupun hukuman mati selalu ada dalam kitab undang-undang hukum pidana, Myanmar jarang memberlakukannya seiring dengan perkembangan zaman. Namun, ketika kudeta meledak dan warga melawan per 1 Februari lalu, mendadak aturan itu dipakai lagi.

Robertson menduga pemberlakuan lagi hukuman mati adalah taktik militer Myanmar untuk menakut-nakuti warga. Militer Myanmar, kata Robertson, membutuhkan warga untuk berhenti melawan dan kembali bekerja agar perekonomian yang terpukul akibat pandemi, sanksi, serta kudeta bisa kembali pulih. Namun, seperti diketahui, mayoritas warga memilih untuk mogok kerja demi menekan Militer Myanmar.

"Inti misi mereka adalah menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk mengusir semuanya dari jalanan serta mengakhiri gerakan pemberontakan sipil," ujar Robertson.

Per berita ini ditulis, jumlah korban meninggal selama kudeta Myanmar sudah melebihi 500 orang. Puluhan di antaranya adalah anak-anak. Mayoritas tewas ditembak oleh Militer Myanmar di tengah unjuk rasa.

Berbagai negara sudah menjatuhkan sanksi ke Myanmar untuk menekan negeri seribu pagoda itu, tapi hasilnya masih nihil. Militer Myanmar makin beringas, bahkan terang-terangan menyebut kematian warga adalah salah mereka sendiri. Walau begitu, PBB dikabarkan tetap mengirim utusan khususnya, Christine Schraner Burgener, untuk menegosiasikan jalan keluar atas kudeta Myanmar.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Vonis Mati 19 Orang karena Bunuh Rekan Kapten

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA