TEMPO.CO, Jakarta - Kasus kebakaran pabrik milik Cina di Hlaingthaya saat demonstrasi Kudeta Myanmar membuat Taiwan was-was. Dikutip dari Channel News Asia, Pemerintah Taiwan meminta perusahaan-perusahannya di Myanmar mengibarkan bendera nasional untuk berlindung dari amukan warga.

Menurut Pemerintah Taiwan, warga Myanmar hanya akan menyasar perusahaan-perusahaan atau bangunan milik Cina. Oleh karenanya, agar tidak dikira sebagai perusahaan asal Cina, Pemerintah Taiwan berpikir pengibaran bendera nasional bisa menjadi penanda.

"Sejauh ini hanya satu perusahaan Taiwan yang terjebak dalam kerusuhan di Myanmar. Ada 10 warga Taiwan yang terjebak di dalam gedung walaupun mereka selamat," ujar Kementerian Luar Negeri Taiwan, Senin, 15 Maret 2021.

Selain mengibarkan bendera, Pemerintah Taiwan juga merekomendasikan perusahaan-perusahaan di Myanmar untuk memasang baliho yang mengatakan mereka bukan dari Cina. Namun, kata mereka, pernyataan di baliho tersebut harus tertulis dalam bahasa Myanmar (Burma).

"Bisa juga menjelaskan kepada pekerja lokal atau tetangga-tetangga bahwa perusahaan terkait bukan berasal dari Cina, tetapi dari Taiwan, untuk menghindari kesalahpahaman," ujar Kementerian Luar Negeri Taiwan menambahkan. Mereka mengaku sudah meminta tolong kantor perwakilannya di Myanmar untuk memberikan imbauan atau arahan terkait tanda pengenal itu.

Sebagai catatan, perusahaan-perusahaan Taiwan sudah pernah dikira perusahaan Cina sebelumnya. Hal itu terjadi di tahun 2014 ketika warga berunjuk rasa soal pengeboran lepas laut Cina di wilayah perairan Vietnam, Laut Cina Selatan. Sebuah pabrik perusahaan asal Taiwan dibakar oleh warga karena dikira berasal dari Cina.

Warga mengangkut seorang demonstran yang ditembak pasukan keamanan saat unjuk rasa anti-kudeta militer di Thingangyun, Yangon, Myanmar 14 Maret 2021. REUTERS/Stringer

Selama ini, status Cina dan Taiwan memang masih menjadi bahan perdebatan. Cina mengklaim Taiwan sebagai bagiannya, seperti Hong Kong dan Macau, namun Taiwan beranggapan sebaliknya. Taiwan merasa dirinya sebagai negara independen sehingga tidak perlu menuruti klaim-klaim Cina.

Terkait posisi Cina di Myanmar, sentimen anti-Cina dilaporkan berkembang sejak kudeta berlangsung. Pihak oposisi dari junta militer mempermasalahkan sikap Cina yang cenderung diam dalam menyikapi kudeta Myanmar. Beberapa pihak bahkan beranggapan Cina hendak memanfaatkan situasi di Myanmar untuk memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara.

Sepanjang kudeta Myanmar berlangsung, Cina memang cenderung lebih kalem. Selain tidak menjatuhkan sanksi terhadap Militer Myanmar, Cina juga menganggap apa yang terjadi di sana adalah konflik internal. Bahkan, media-media milik pemerintah di Cina menyebut situasi kudeta Myanmar sebagai "reshuffle kabinet besar-besaran".

Sikap Cina tersebut kontras dengan negara-negara Barat. Mereka sudah menjatuhkan sanksi ekonomi dan personal terhadap sejumlah pejabat Militer Myanmar. Amerika bahkan memperkuat sanksinya pekan ini dengan memblokir sejumlah aktivitas dagang yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Myanmar.

Tidak adanya sikap tegas dari Cina membuat lamanya di Facebook menjadi sasaran warga Myanmar. Apalagi, ketika terjadi di pembantaian di Hlaingthaya yang menewaskan puluhan orang. Saat hal itu terjadi, Cina malah mempermasalahkan keamanan pabriknya, bukan soal warga-warga yang tewas ditembak di sana.

Baca juga: Korban Jiwa Selama Kudeta Myanmar Capai 120 Orang

ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA