TEMPO.CO, Jakarta - Pembunuhan 39 warga oleh Militer Myanmar pada Ahad kemarin, 14 Maret 2021, membuat angka korban jiwa selama kudeta melebihi angka 100. Dikutip dari kantor berita Reuters, jumlah korban meninggal telah menyentuh angka 126 orang per Senin ini. Padahal, beberapa hari sebelumnya, jumlah korban jiwa masih berada di kisaran 70 orang.

Penambahan terbesar berasal dari kawasan industrial Hlaingthaya. Di kawasan tersebut, Militer Myanmar membunuh 22 orang. Pembunuhan itu sendiri dilakukan saat empat pabrik pupuk dan garmen milik Cina di sana terbakar. Militer Myanmar menyakini bahwa para demonstran penentang kudeta lah yang membakarnya.

Tidak berhenti di situ, Militer Myanmar juga sudah menangkap lebih dari 2000 orang sepanjang kudeta. Menurut data dari Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 2150 orang yang sudah ditangkap oleh junta Militer Myanmar. Mereka berasal dari berbagai kelompok mulai dari aktivis, demonstran, tenaga medis, hingga pejabat pemerintah. Penasihat Negara Aung San Suu Kyi adalah salah satunya.

"Kami mengecam kebrutalan yang terus berlanjut ini. Secara pribadi, saya juga mendengar keterangan dari para nara sumber di Myanmar soal pembunuhan, penganiayaan, serta penyiksaan terhadap para tahanan politik," ujar Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener.

Burgener berkata, jika kudeta di Myanmar tak segera diakhiri, maka negara tersebut akan kian jatuh. Di sisi lain, juga mempersulit prospek untuk kedamaian dan stabilitas. Oleh karenanya, ia memohon kepada komunitas internasional untuk mengupayakan langkah-langkah multilateral untuk mendesak Militer Myanmar mengakhiri kudetanya.

Duta Besar Inggris di Myanmar, Dan Chugg, mendukung apa yang dikatakan oleh Burgener. Chugg mengaku terheran-heran melihat Militer Myanmar begitu mudahnya menggunakan kekerasan untuk merespon aksi demonstran penentang kudeta.

"Kami mendesak untuk segera dilakukannya gencatan senjata atas kekerasan yang terus terjadi ini. Selain itu, kami juga meminta Milter Myanmar untuk segera mengembalikan pemerintahan yang telah dipilih secara demokratis oleh warga," ujar Chugg menegaskan.

Berbeda dengan Chugg dan Burgener, Cina tidak memberikan komentar soal pembunuhan yang terjadi. Cina hanya menyinggung soal pabriknya yang terbakar di Hlaingthaya dan meminta Myanmar untuk menghukum keras siapapun yang bertanggungjawab.

"Cina mendesak Myanmar untuk mengambil langkah efektif demi menghentikan aksi kekerasan, menghukum pelaku kejahatan dengan aturan yang berlaku, serta menjamin kesalamatan properti milik Cina di Myanmar," ujar pernyataan pers Kedubes Cina. Selama kudeta, Cina diduga memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat pengaruhnya di Myanmar.

Sebagai catatan, kudeta Myanmar sudah berlangsung sejak 1 Februari lalu. Pemicunya adalah partai afiliasi Militer Myanmar yaitu Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) kalah dari partai bentukan Aung San Suu Kyi bernama Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Menurut USDP, NLD telah bermain curang pada pemilu tahun lalu sehingga pemerintah yang ada sekarang tidak sah serta pantas dikudeta.

Sepanjang kudeta berlangsung, Militer Myanmar sudah menerima berbagai sanksi. Sanksi terakhir berasal dari Amerika di mana mereka menghentikan/ memblokir aktivitas dagang Kementerian Myanmar dan perusahaan-perusahaan afiliasi militer. Hal tersebut tak ayal menjadi pukulan bagi Militer Myanmar yang banyak mengumpukan uang dari sana.

Baca juga: Lagi, Militer Myanmar Bunuh 39 Demonstran Penentang Kudeta

ISTMAN MP | REUTERS