AS: Perubahan Sistem Elektoral Hong Kong oleh Cina adalah Serangan ke Demokrasi

Jumat, 12 Maret 2021 08:00 WIB

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara selama kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 4 Februari 2021. [REUTERS / Tom Brenner]

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika kembali berbeda pandangan dengan Cina. Kali ini berkaitan dengan perubahan sistem elektoral Hong Kong yang belum lama disahkan Parlemen Cina. Pemerintah Amerika menganggap langkah Cina mengubah sistem elektoral Hong Kong sebagai serangan lanjutan ke demokrasi di sana.

"Perubahan sistem elektoral yang disetujui Parlemen Cina pada 11 Maret adalah serangan langsung ke otonomi, kebebasan, serta proses demokrasi di Hong Kong. Keputusan itu membatasi partisipasi politik, mengurangi representasi demokratis, dan menekan perdebatan politik," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Ned Price, diktuip dari kantor berita Reuters, Kamis, 11 Maret 2021.

Price melanjutkan, Amerika akan blak-blakan mempermasalahkan perubahan sistem elektoral tersebut pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, 18 Maret 2021. Pertemuan tersebut, kata Price, adalah pertemuan tingkat tinggi pertama antara Cina dan Amerika di masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

Karena sikap Amerika yang bertentangan, Price memprediksi perbincangan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Wang Yi akan berjalan rumit pekan depan. Ia memastikan Amerika tidak akan menahan diri dalam pembicaraan area-area yang mereka tidak setuju.

Di luar konteks perubahan sistem elektoral Hong Kong, Price menambahkan Amerika juga akan membahas area-area di mana kedua negara bisa bekerjasama. Salah satunya terkait perubahan iklim.

"Kami mencari Beijing untuk menunjukkan betapa pentingnya pertemuan tersebut dan juga untuk menguji seberapa besar niat mereka untuk mengubah nada dari hubungan bilateral ini," ujar Price.

Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]

Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, secara terpisah menyatakan Cina dan Amerika memiliki kesepahaman di berbagai area dan hal itu bisa menjadi basis kooperasi mereak. "Kami berharap bisa membangun hubungan yang sehat, saling menghormati kepentingan satu sama lain, win-win, dan tidak ada intervensi terhadap urusan masing-masing," ujar Li Keqiang.

Diberitakan sebelumnya, Parlemen Cina mengesahkan perubahan sistem elektoral Hong Kong pada kongres politik hari ini. Tujuan perubahan tersebut adalah memastikan pos-pos pemerintahan di Hong Kong hanya diisi oleh mereka yang loyal terhadap Cina. Cina menyebutnya sebagai Patriot.

Perubahan itu meliputi berbagai sisi. Beberapa di antaranya mulai dari ukuran dan komposisi Parlemen Hong Kong hingga fungsi Komite Penyelenggara Pemilu. Ukuran Komite Penyelenggara Pemilu akan diperbesar dari 1200 menjadi 1500. Sementara itu, kursi di legislatif ditambah dari 70 menjadi 90 kursi.

Saat ini, 50 persen dari 70 kursi di Parlemen Hong Kong dipilih melalui sistem pemilihan langsung. Biasanya, politisi pro-demokrasi memiliki capaian yang lebih baik dibanding loyalis Beijing. Hal itu didukung prinsip hak pilih universal (Universal Suffrage) yang memungkinkan warga untuk menentukan sendiri siapa wakilnya di pemerintahan.

Dengan perubahan yang baru, maka porsi wakil rakyat yang bisa dipilih langsung bakal berkurang. Dengan kata lain, jumlah loyalis Cina akan kian besar. Adapun loyalis-loyalis itu bisa dari berbagai sektor mulai dari industri, serikat pekerja, atau professional.

Baca juga: Parlemen Cina Sahkan Perubahan Sistem Elektoral Hong Kong

ISTMAN MP | REUTERS


Berita terkait

Hasil Final Piala Thomas 2024: Anthony Sinisuka Ginting Dibungkam Shi Yu Qi, Indonesia Teringgal 0-1 dari Cina

35 menit lalu

Hasil Final Piala Thomas 2024: Anthony Sinisuka Ginting Dibungkam Shi Yu Qi, Indonesia Teringgal 0-1 dari Cina

Anthony Sinisuka Ginting tak mampu berbuat banyak dalam laga perdana final Piala Thomas 2024 melawan tunggal pertama Cina, Shi Yu Qi.

Baca Selengkapnya

Jadwal Final Piala Thomas 2024 Minggu Sore, Berikut Susunan Pemain Indonesia Lawan Cina

5 jam lalu

Jadwal Final Piala Thomas 2024 Minggu Sore, Berikut Susunan Pemain Indonesia Lawan Cina

Simak susunan pemain untuk laga final Piala Thomas 2024 antara Cina vs Indonesia yang akan digelar hari ini, Migggu, mulai 17.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Hasil Final Piala Uber 2024: Tuan Rumah Cina Jadi Juara, Indonesia Runner-up

6 jam lalu

Hasil Final Piala Uber 2024: Tuan Rumah Cina Jadi Juara, Indonesia Runner-up

Ester Nurumi Tri Wardoyo yang turun di partai ketiga kalah melawan He Bing Jiao sehingga Cina yang jadi juara PIala Uber 2024.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

21 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

1 hari lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

1 hari lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

1 hari lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

2 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya